Amdal Pembangunan Pasar Muntilan Bermasalah

0
280


BNews–MUNTILAN– Proses pembangunan Pasar Muntilan kembali disorot. Kali ini terkait penerbitan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dinilai unprosedural. Diduga proses pembangunan mendahuli terbitnya amdal.

Hal itu diungkapkan oleh Deklarator “Magelang Bangkit” Anang Imamuddin, siang tadi di RM Panjiwo. Menurutnya, proses pembangunan Pasar Muntilan dinilai cacat hukum karena belum mengantongi Amdal.

“Sesuai undang-undang kajian amdal ini wajib dilakukan dalam setiap kegiatan pembangunan supaya meminimalisir dampak di lingkungan sekitar pembangunan. Seperti sekarang ini bisa dilihat masyarakat sekitar mengeluhkan proses pembangunan pasar yang menimbulkan kebisingan, polusi dan sekarang tikus-tikus besar pindah ke pemukiman warga,” katanya.

Selain itu, banyak masyarakat di sekitar Pasar Muntilan yang tidak mengetahui proses pembangunan Pasar Muntilan karena tidak diberikan sosialisasi terlebih dahulu. “Dusun-dusun di sekitar mereka tidak banyak yang tahu, karena memang tidak dilibatkan juga tidak dimintai keterangan dalam menyusun kajian amdal,” paparnya.

Bahkan, katanya, kejanggalan prosedur Amdal ditemukan saat pihaknya melakukan kroscek ke KPA Amdal BLH Provinsi Jawa Tengah. Dimana, Amdal dikeluarkan 4 November 2016 hanya selang 2 hari dari permohonan yang diajukan dinas pasar.

Dalam dokumen amdal mengatur juga tentang pembongkaran, relokasi dan pembangunan fisik. Padahal, proses itu dilakukan sebelum terbitnya amdal.

“Kami menilai semua dinas paham terhadap proses ini. Tapi kami menduga ada kesengajaan,” katanya.

Untuk itu, dia berharap rproses pembangunan Pasar Muntilan ditinjau kembali. Mengingat ada unprosedural proses yang dilewati. “Ibarat mau sholat kalau wudhunya batal maka kita harus mengulang lagi dari awal berwudhu,” papar Anang.

Ketua Aliansi Masyarakat Magelang Untuk Perubahan (Ammarah) Agus Ms menambahkan fakta di lapangan bahwa prosess kajian Amdal masih ada di KPA BLH Jawa Tengah. Di satu sisi aktivitas pembangunan berjalan terus. “Kami dan masyarakat terdampak berhak tahu khusunya terdampak mengetahui setiap tahapan dalam pembangunan Pasar Muntilan. Mengingat selama ini proses konsultasi publik tidak melibatkan masyarakat secara langsung hanya elit-elit saja,” papar dia.

Plt Kepala DPU PR Kabupaten Magelang, Heriyanto mengatakan proses Amdal sudah selesai di Provinsi Jawa Tengah. “Informasi terkahir dari Dinas Pasar sudah selesai dan tinggal mengambil di Semarang,” paparnya.
Dalam penyusunan Amdal itu, diakuinya memang ada revisi. Namun, revisi dilakukan bukan dalam hal persoalan yang spesifik. “Hanya beberapa kesalahan penulisan,” katanya. (bn1/bsn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here