Bawaslu Kabupaten Magelang Serentak Tertibkan APK Melanggar

0
86
BAWASLU : Salah satu Panwasdes di Kecamatan Dukun saat menertibkan APK yang terpasang dipohon pinggir jalan karena melanggar (19/11)--(Foto--bsn)
BAWASLU : Salah satu Panwasdes di Kecamatan Dukun saat menertibkan APK yang terpasang dipohon pinggir jalan karena melanggar (19/11)--(Foto--bsn)

BNews—MUNGKID—Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar dilaksanakan serentak oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang dan Polres Magelang senin lalu (19/11). Kegiatan dilaksanakan serentak di 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang.

 

Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah saat dikonfrimasi kemarin (20/11) mengungkapkan bahwa laporan yang masuk baru 10 Kecamatan dari 21 Kecamatan yang melakukan pembersihan. “Dari 10 Kecamatan tersebut didapati sebanyak 408 buah APK melanggar aturan pemasangan,” katanya.

 

Pelanggaran terbanyak ditemui adalah APK berupa poster yang dipasang atau dipaku di pohon dan spanduk yang melintang jalan. “Tidak hanya itu kami juga melakukan pendataan 16 mobil branding, namun mobil tersebut akan mereka bersihkan sendiri sementara satu unit bus branding tetap kami tertibkan,” imbuhnya.

 

Bawaslu Kabupaten Magelang sebelumnya sudah melakukan prosedur sesuai aturan, mulai dari surat rekomendasi pelanggaran APK kepada PPK dan Partai Politik. “Namun karena jangka waktu yg telah ditentukan belum semua ditertibkan, makan Panwascam beserta tim gabungan seperti Polsek setempat, panwasdesm Pengawas TPS dan relawan pengawasan menertibkan APK yang melanggar,” paparnya.

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengungkapkan pihaknya menemukan banyak APK yang dipasang tidak sesuai ketentuan. “APK tersebut dipasang di pohon pelindung jalan, monumen, balai desa dan branding mobil di angkutan umum,” katanya.

 

Habib mengakui bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang sudah menggelar rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Magelang, Satpol PP, Sat Lantas, Sat Intel, Sat Sabhara, serta Dishub dan Kesbangpol untuk menyamakan persepsi terkait APK yang melanggar ketentuan. “Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu melarang kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Adapun Pasal 298 UU 7 tahun 2017 menyatakan pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan,” paparnya.

 

Bawaslu Kabupaten Magelang juga menjelaskan untuk pemasangan APK di lahan milik pribadi diperbolehkan sepanjang mendapatkan ijin dari pemilik. “Sedangkan untuk branding mobil diperbolehkan namun hanya di mobil pribadi atau partai bukan angkutan umum. Branding mobil juga hanya logo partai karena peserta pemilu adalah partai bukan caleg,” pungkasnya. (bsn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here