GMHP di Sejumlah Desa di Magelang Belum Berjalan Optimal

0
104
PEMILU : Jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang dan jjajaran serta KPU Kabupaten Magelang dan jajaranya saat melakukan pengecekan di Posko GMHP salah satuDesa di Magelang (17/10)--(Foto--Istimewa)
PEMILU : Jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang dan jjajaran serta KPU Kabupaten Magelang dan jajaranya saat melakukan pengecekan di Posko GMHP salah satuDesa di Magelang (17/10)--(Foto--Istimewa)

BNews—MUNGKID— Gerakan Melindungi Hak Pilik (GMHP) di gelar serentak secara nasional hingga 28 Oktober 2018oleh KPU dan jajaranya. Di Magelang masih ada beberapa Desa yang belum optimal dengan posko GMHP (17/10).

 

Sebanyak lima komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang bersama, 63 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dan 372 Panitia Pengawas Pemilu Desa (Panwasdes) diterjunkan langsung di 372 desa dan atau kelurahan untuk memastikan program tersebut berjalan. “Dari pantauan lapangan hari ini oleh pengawas masih ada sejumlah posko yang ada di beberapa desa yang belum berjalan maksimal,” ungkap Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah.

 

“Masih ada posko GMHP yang terlambat buka dan  juga posko yang masih minim partisipasi masyarakat,” imbuhnya.

 

Hal ini ditemukan di beberapa Desa seperti di Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar yang dijadwalkan buka pukul 10.00 WIB, ternyata jam segitu belum buka. “Kemudian di Desa Pakunden, Kecamatan Ngluwar terdapat laporan empat pemilih pindahan,” imbuhnya.

 

 

“Saya berharap KPU Kabupaten Magelang perlu membuat strategi untuk mendatangkan masyarakat ke Posko GMHP milik PPS untuk mngecek data diri. Jadi tidak sepi, masyarakat harus didorong agar greget dengan data pemilih pemilu,” tandasnya.

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, mengatakan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan PPK dan PPS melaksanakan tugasnya dengan baik. “Kami ingin pastikan seluruh masyatakat di Kabupaten Magelang mendapat hak pilihnya dalam Pemilu 2019 mendatang,” katanya.

 

Menurutnya masyarakat harus banyak dilibatkan dalam pencermatan DPTHP ini. “Hal ini karena masih banyak ditemukan data pemilih salah, seperti warga yang merupakan pensiunan Polisi yang telah pensiun sejak Mei namun belum mengubah statusnya, yang otomatis belum masuk DPT,”paparnya.

 

“Silahkan untuk warga yang memenuhi syarat (MS) yang belum tercatat di DPT untuk segera dimasukan, dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk segera dicoret termasuk data ganda dan invalid untuk dibenarkan,” pungkasnya. (bsn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here