Ini Laporan Pelanggaran Kampanye Versi Bawaslu Jateng

0
56
RAKERNIS : Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih saat mengisi materi terkait pelanggaran pemilu (27/11)--(Foto--bsn)
RAKERNIS : Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih saat mengisi materi terkait pelanggaran pemilu (27/11)--(Foto--bsn)

BNews—BOROBUDUR— Pelanggaran administrasi menjadi laporan terbanyak masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sejak awal kampanye hingga sekarang pada masa kampanye pemilu 2019 (27/11). Hal ini disampaikan oleh Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih saat mengisi materi rapat kerja teknis Bawaslu Kabupaten Magelang di Balkondes Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

 

“Dari 48 jenis pelanggaran yang masuk dalam catatatn kami, terbanyakan adalah pelanggaran administrasi terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta pemilu 2019 ataupun Caleg,” katanya.

 

Disebutkan bahwa laporan pelanggaran lain juga ada seperti kampanye di tempat ibadah dan sekolah, ASN dan perangkat desa tak netral, kampanye di luar jadwal, hingga politik uang (money politics). “Untuk pelanggaran administrasi terkait APK ini hampir merata di seluruh wilayah Jawa Tengah, belum ada yang menonjol dari Kabupaten/Kota,” imbuhnya.

 

Ana sapaan akrabnya juga menambahkahkan dari 48 kasus pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut, terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang mengarah kepada pidana Pemilu. “Ada kurang lebih empat kasus, tetapi hanya satu kasus yang saat ini terus berproses hokum, Tiga kasus lainnya tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.,” tambahnya.

 

Dijelaskan beberapa kasus tersebut antara lain yakni Caleg Partai Golkar di Kabupaten Semarang yang diduga melakukan praktik money politik disebuah acara. “Kasus sudah dibutuskan hakim PN Ungaran menyatakan caleg tersebut tidak terbukti melakukan politik uang, yang bersangkutan pun divonis bebas. Namun kami dari  Bawaslu mendorong Jaksa untuk melakukan banding untuk terus mengungkap kasus tersebut,” terangnya.

 

Sementara terkait kasus pencopotan baliho dari salah satu caleg di Wonosobo, sehingga Caleg tersbeut menggugat secara perdata kepada Bawaslu Wonosobo, Ana menjelaskan bahwa kasus tersebut sedang proses penanganan pidana. “Saya kira itu masih ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo,” jelasnya.

 

Disampaikan pula bahwa APK yang berbayar tetap tidak diperbolehkan, selain APK yang difasilitas oleh KPU. “Secara aturan sudah jelas melanggar, sehingga sah-sah saja jika Bawaslu melakukan penertiban terhadap APK tersebut.

 

Sementara Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang, Fauzan Rofiqun, mengatakan, usai mengetahui kasus baliho APK berbayar di Wonosobo, pihaknya langsung melakukan identifikasi dan pendataan terhadap baliho berbayar di Kabupaten Magelang.

 

“Nanti kita akan intruksikan Baliho berbayar yang mengandung unsur APK atau kampanye dari Caleg, selanjutnya nanti akan kita kaji terkait perijinannya agar tidak timbul masalah di kemudian hari,” pungkasnya.(bsn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here