Pemkab Magelang Mulai Luncurkan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi

0
78

BNews–MUNGKID– Menyikapi perkembangan teknologi informasi yang deras seperti saat ini, Pemerintah Kabupaten Magelang terus berinovasi dalam melayani masyarakat dengan lebih optimal. Melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Pemkab Magelang menerapkan pelayanan pajak ataupun data berbasis teknologi informasi.

Adi Waryanto Kepala BPPKAD yang juga menjabat Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, menyampaikan pihaknya sudah melaunching layanan PBB (Pajak Bumi Bangunan via) Online, dan SIMPAD (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah / Pembayaran Pajak Daerah Online) .

“Selanjutnya e-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang disinkronkan dengan PBB online mulai digunakan awal tahun 2019, Kami juga meluncurkan SIBATA Online (Sistem Informasi Bank Data), berisi Data pengelolaan keuangan, pendapatan maupun aset daerah kita secara terintegrasi, terpadu, komprehensif,” katanya.

“Tingkat kesadaran masyarakat, terutama dalam hal PBB sudah cukup baik, terbukti hampir setiap tahun target pajak Kabupaten Magelang selalu tercapai,” imbuhnya.

BPPKAD juga memiliki layanan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online. Layanan ini mengurangi tatap muka antara instansi dengan pihak ketiga pemberi jasa layanan, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi dengan adanya SP2D Online itu masyarakat tinggal klik saja, dan sudah bisa untuk mencairkan apa yang menjadi hak mereka (pembayaran jasa layanan),” ungkapnya.

Selain itu untuk mendukung pemberantasan korupsi, BPPKAD juga meluncurkan fitur e-Budgeting dan e-Planning, sejak perencanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbangda), lalu masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bahkan langsung ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) semua sudah terkoneksi.

“Jadi di tahapan tengah, misal di RAPBD, itu tidak bisa ada sisipan, susulan yang tidak diawali dalam dokumen perencanaan. Itu upaya rencana aksi pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (Rth-bsn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here