Tujuh Caleg Berstatus BPD dipanggil Bawaslu Kabupaten Magelang

0
86
PEMILU: Enam dari Tujuh Caleg di Magelang dipanggil Bawaslu Kabupaten Magelang karena berstatus BPD (18/10)--(Foto--Istimkewa)
PEMILU: Enam dari Tujuh Caleg di Magelang dipanggil Bawaslu Kabupaten Magelang karena berstatus BPD (18/10)--(Foto--Istimkewa)

BNews—MUNGKID— Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terancam saksi pidana. Hal ini jika mereka menjadi pelaksana dan tim kampanye dalam Pemilu 2019.

 

Pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (2) huruf k jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Dalam pasal tersebut secara tegas melarang anggota BPD menjadi pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. Ayat 4 pasal 280 mengatur jika anggota BPD melanggar larangan ini maka merupakan tindak Pidana Pemilu,” ungkap Kordiv Penindakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dr Sri Wahyu Ananingsih (18/10).

 

“Jika mereka nekat jadi pelaksana atau melaksanka dan menjadi tim kampanye akan terancam hukuman pidana berupa penjara satu tahun dan denda maksimal 12 juta,” imbuhnya.

 

Sri Wahyu Ananingsih juga menyatakan seorang anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebaiknya mengundurkan diri dari keanggotaan BPD. “Jika menjadi Caleg pada pemilu 2019, mereka kemarin saat mendaftar sudah mengundurkan diri dari BPD,” ujarnya.

 

 

Hal ini juga disebutkan pasal 7 ayat (1) huruf  (k) PKPU 20 tahun 2018 mewajibkan pengunduran diri kades, perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan,

“ASN, TNI, Polri BUMN, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara juga harus mundur, termasuk anggota BPD. Maka Bawaslu Jawa Tengah menyarankan caleg untuk mundur dari keanggotaan BPD,” tandasnya.

 

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menjelaskan ketentuan UU 7 tahun 2017 ini dipertegas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengeluarkan PKPU Kampanye nomer 23, PKPU 28 dan PKPU 33 tahun 2018. “Hal tersebut disebutkan dalam Bab VIII tentang Larangan dan Sanksi pasal 69 ayat 1, 2 dan 3,” katanya.

 

Dijelaskan bahwa pasal 69 ayat 2 melarang ASN, TNI, Polri, kades, perangkat desa, anggota BPD, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih terlibat kampanye. “Ayat 4 pasal 69 PKPU 23 tahun 2017 ini menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan ini merupakan tindak pidana pemilu,” imbuhnya.

 

Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Magelang mengundang tujuh caleg yang merupakan anggota BPD untuk sosialisasi regulasi pemilu dan diskusi. “Tadi sempat kami undang tujuh caleg namun yang hadir cuman enam caleg,” paparnya.

 

 

Ditambahkan oleh Anggota Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi M Anwar Cholid, bahwa pihaknya mendorong para caleg untuk memenuhi ketentuan ini. “ Disebutkan jajaran Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat atas seluruh kegiatan kampanye Pemilu 2019 sesuai ketentuan UU 7 tahun 2017, PKPU 23 tahun 2018 dan Perbawaslu 28 tahun 2018,” katanya.

“Sosialisasi kepada para caleg ini merupakan langkah preventif Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mencegah potensi pelanggaran pemilu. Materi sosialisasi ini kami harapkan bisa disampaikan partai politik pengusungnya untuk mencari pilihan terbaik,” pungkasnya. (bsn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here