Begini Penampakan dan Penjelasan Rencana Penyederhanaan Mata Uang Rupiah

BNews–NASIONAL– Rencana pemerintah untuk menyederhanan nominal mata uang rupiah masih dalam proses RUU. Hal itu setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan Rancangan Undang-undang Redenominasi untuk perbuahan tersebut.

RUU tersebut akan masuk ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Redenominasi ini kemudian tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020.

Kemenkeu mencatat setidaknya ada dua alasan mengapa penyederhanaan nilai mata uang rupiah harus dilakukan.

Pertama, untuk menimbulkan efisiensi berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.

Kedua, untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya atau berkurangnya jumlah digit rupiah.

Pada 2017, adalah pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang.

Menteri Keuangan saat itu, yang juga masih Sri Mulyani, bersama Gubernur Bank Indonesia (periode 2013-2018) Agus DW Martowardojo mengajukan permohonan juga. Bahkan saat itu langsung RUU Redemoninasi Mata Uang diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Respons Presiden Jokowi dikabarkan kala itu menyambut baik dan siap untuk dibicarakan oleh para legislator atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sayangnya, sejak 2018 hingga 2020, RUU Redenominasi tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). (*/Lubis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: