Peringati HDI 2020, Jokowi: Tak Boleh Ada Penyandang Disabilitas yang Tertinggal dari Layanan Pemerintah

BNews—NASIONAL— Hari Disabilitas International diperingati setiap tahunnya pada 3 Desember. Pada peringatan di tahun 2020 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan harapannya untuk mengubah basis dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

Dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar pada Kamis, (3/12/2020), Jokowi menyebut bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesetaraan. Dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

”Banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang telah saya tanda tangani di tahun 2019. Ada PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” tutur Jokowi sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Di tahun 2020 ini, terdapat empat PP yang juga ditandatangani Presiden. Diantaranya PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan. Kemudian PP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Selain itu, dua Peraturan Presiden (Perpres) juga telah ditandatangani Presiden. Yakni Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perpres Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

”Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat diperlukan saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi,” katanya.

Ia mengimbau semua pihak ke depannya bisa memastikan bahwa semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Perpres Nomor 68 tahun 2020 memiliki peran yang sangat strategis.

Komisi tersebut bertanggung jawab untuk mempercepat pelaksanaan visi besar Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Semua pihak mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung hal tersebut.

”Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah,” pungkasnya. (mta/han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: