Pakai Pasal 28, Pemerintah Bisa Paksa Warganya Disuntik Vaksin Covid-19

BNews—NASIONAL— Pemerintah bisa memaksa setiap warga negara yang masuk dalam kriteria vaksinasi Covid-19 untuk disuntik vaksin. Alasannya, pemerintah memiliki legitimasi terkait pemaksaan itu terletak pada usaha perwujudan imunitas kelompok atau herd immunity.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu program kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

”Anda boleh merasa tidak mau divaksin tetapi melanggar hak asasinya orang lain untuk sehat. Maka negara bisa memaksa, tetapi tentu tidak selesai di situ perdebatannya,” kata Mahfud dalam diskusi daring Kagama UGM tentang Vaksinasi Covid-19 pada Sabtu (16/1).

Dasar pemaksaan oleh negara itu, menurut Mahfud, tertuang di dalam pasal 28 J UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

”Kalau Anda merasa kesehatan itu hak Anda. Hak asasi itu dibatasi dengan UU yang kemudian UU diturunkan lagi dalam kebijakan pemerintah dibatasi dengan UU untuk melindungi hak asasi orang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia bisa rampung sebelum akhir 2021.

Menurutnya, vaksinasi akan menjadi kunci utama yang sangat menentukan kebangkitan pascapandemi. Oleh sebab itu, pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 nasional secara gratis mulai Rabu (13/1/2021).

“Saya telah memerintahkan agar proses vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Jumat malam (15/01/2021) malam.(han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: