Serikat Rakyat Miskin Geruduk Pemkab Magelang Tuntut BPJS Dibubarkan

BNews—MUNGKID— Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Kabupaten Magelang Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK-SRMI) menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Pemkab Magelang, Rabu (29/1). Mereka menuntut pembubaran Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan mewujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).

Ketua DPK-SRMI, Muh Basam mengatakan, aksi ini dilakukan karena masyarakat terdesak ekonominya terkait pembayaran biaya BPJS Kesehatan. Utamanya terhadap kenaikan iuran yang melonjak hingga seratus persen.

”Dimana di kelas III saja sebelumnya Rp 25.500 naik menjadi Rp 42 ribu. Kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu dan Kelas I Rp 80 ribu menjadi 110 ribu,” kata dia kepada Borobudur News.

Basam menjelaskan, dampak kenaikan iuran semakin memberatkan masyarakat miskin. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan saja belum tentu terpenuhi. Sehingga timbul kemungkinan para peserta BPJS akan mengunggak pembayaran karena ketidakmampuan membayar iuran tersebut.

DPD PKS Magelang Ramadhan

”Dalam situasi seperti ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemerintah menyetujui kenaikan iuran tersebut. Ini menjadi tanda tanya besar. Dan oleh sebab itu, kami dari SRMI mendesak Bupati Magelang menyetujui tuntutan kami,” tegas dia. Tujuan yang dimaksud Basam adalah menuntut pembubaran BPJS dan dan mewujudkan Jamkesrata.

Dalam aksi demonstrasi, selain melayangkan tuntutan, mereka juga memberikan sembilan solusi terkait situasi tersebut. Antara lain mencabut UU SJSN dan UU BPJS dengan konsekuensi BPJS dibubarkan. Dan sebelum dibubarkan harus dilakukan audit menyeluruh termasuk terhadap rekanan terkait.

Kedua, wujudkan Jamkesrata dengan standar pelayanan yang layak. Ketiga, Jamkesrata memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilatif dan dilaksanakan langsung oleh Kementrian Kesehatan.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)

Keempat, negara mengalokasikan Rp 10 ribu perwarga negara setiap bulan untuk seluruh 270 juta WNI tanpa kecuali. Kelima, pemerintah daerah berpartisipasi dalam Jamkesrata melalui alokasi APBD namun tidak membatasi rakyat untuk berobat dimanapun dalam wilayah Indonesia.

Enam, untuk mendukung program Jamkesrata, pemerintah harus membangun fasilitas kesehatan secara massal dan merata. Serta melakukan pengembangan tiset untuk obat generik berkualitas. Tujuh, pemerintah wajib mengembangkan konsep hidup sehat.

Delapan, pemerintah mendirikan lebih banyak fakultas kedokteran dan subsidi untuk menghasilkan rasio jumlah dokter yang lebih baik. Klaim mereka, satu dokter menangani 5 ribu penduduk jiwa. Terakhir, skema pembiayaan ini bersumber dari pajak negara, bukan melalui iuran khusus yang dijalankan oleh badan sendiri seperti BPJS.

”Kami juga mempertanyakan kenapa BPJS selalui defisit anggaran. Padahal jumlah peserta lebih banyak di Indonesia. Padahal para pekerjanya makmur,” tandasnya.

Setelah melakukan orasi, perwakilan massa aksi diterima oleh perwakilan Pemkab Magelang. Mereka melakukan audiensi di ruang Cemerlang, Komplek Setda Kabupaten Magelang bersama pejabat terkait. (bsn/han)

(Baca Hasil Audiensi di Berita Selanjutnya)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: