Tanah Bergerak Tegal, Gubernur Jateng Siapkan Huntara-Huntap, 804 Warga Mengungsi

BNews-JATENG– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal; tidak berhenti pada fase tanggap darurat.

Pemerintah provinsi berkomitmen melakukan pemulihan jangka panjang, termasuk relokasi warga terdampak ke hunian yang layak dan aman.

Langkah cepat langsung diinstruksikan, salah satunya penyediaan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi sembari menyiapkan hunian tetap (huntap).

Penegasan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026).

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” tegasnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan warga terdampak harus bersifat berkelanjutan, tidak sekadar bantuan sementara.

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup,” ujarnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Ia juga menekankan bahwa pemerintah wajib memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat tercukupi selama masa pengungsian.

“Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya,” kata Ahmad Luthfi.

Infrastruktur Rusak Harus Cepat Tertangani

Selain aspek kemanusiaan, percepatan perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas. Gubernur meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperbaiki akses jalan dan jembatan yang terdampak.

“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan yang putus, dalam satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara, sekitar 250 rumah warga dilaporkan hilang atau tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula. Kondisi tersebut mendorong perlunya relokasi permanen.

“Ada sekitar 250 rumah yang hilang dan tidak bisa dibangun lagi. Ini harus jadi prioritas. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.

Pendataan warga terdampak juga diminta dilakukan secara detail dan berkelanjutan.

“Harus mulai didata. Jangan ditinggal. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah keleleran,” katanya.

Ia menambahkan, hunian sementara harus dirancang sebagai tahapan menuju hunian tetap, lengkap dengan fasilitas umum.

“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.

Terkait pembangunan huntap, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan dengan kepastian hukum yang jelas, sementara pembangunan akan ditangani provinsi.

“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” katanya.

Relokasi juga harus mempertimbangkan aspek sosial agar warga dapat beradaptasi dan mandiri.

“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujarnya.

804 Warga Mengungsi

Gubernur turut meminta seluruh unsur terkait, mulai TNI, Polri, hingga SAR, bersiaga penuh mengantisipasi potensi bencana susulan.

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman melaporkan bahwa pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan berdampak luas terhadap permukiman warga.

“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujar Ischak.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari serta mengaktifkan Posko Komando. Penanganan difokuskan pada logistik, layanan kesehatan, dan dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” kata Ischak.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI-Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Tegal sebagai bentuk sinergi penanganan bencana secara terpadu. (*)

About The Author