Tolak Raperpres Tata Kelola Kawasan, Masyarakat Borobudur Magelang Gelar Aksi

BNews-MAGELANG– Masyarakat Borobudur, Magelang menolak Raperpres tentang tata kelola kawasan Borobudur. Penolakan ini dilakukan oleh aksi massa yang merasa bahwa masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyusunan Raperpres tersebut.

Dalam Raperpres tersebut, pemerintah berencana untuk menerapkan single destination management organization untuk mengelola kawasan Borobudur. Namun, sebelumnya pemerintah berencana melibatkan publik Borobudur dalam pengelolaan tersebut.

Sayangnya, banyak warga sekitar yang merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan Raperpres tersebut.

Perlu diketahui bahwa rencana single destination management organization ini masih dalam tahap konsultasi publik dan belum mencapai tahap akhir. Rencana ini masih menunggu masukan dari kementerian, lembaga-lembaga terkait; dan masyarakat terkait peraturan presiden tentang tata kelola kawasan Borobudur.

Dalam aksi massa yang digelar pada Sabtu (7/10/2023) kemarin, para penolak berkumpul di Balai Desa Borobudur. Lalu berjalan kaki menuju Kantor Kecamatan Borobudur dengan mengenakan pakaian adat Jawa.

Selama aksi berlangsung, massa membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan, seperti ‘Borobudur Bangkit Menolak Raperpres; Trah Syailendra Gugat Kembalikan Borobudur, Raperpres Menzolimi Pelaku Usaha & Masyarakat Borobudur’; dan ‘UNESCO Bantu Kami, Kami Menolak Raperpres Tata Kelola Kawasan Borobudur’.

Aksi ini dilakukan karena pada waktu yang sama, terdapat uji konsultasi publik terkait rancangan peraturan presiden; tentang tata kelola kawasan Borobudur yang difasilitasi oleh Kemenko Marves.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Masyarakat Borobudur mengetahui bahwa uji konsultasi publik ini diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat adat di Borobudur; Kepala Desa, Pemeritah Daerah Magelang.

Masyarakat ini menolak Raperpres tentang tata kelola kawasan Borobudur. Penolakan ini terjadi karena Raperpres tersebut dibuat tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, mereka menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka untuk dilibatkan dalam pengelolaan tata kelola kawasan Borobudur.

Dalam Raperpres tersebut, pemerintah bermaksud untuk memberlakukan single destination management organization; yaitu entitas tunggal yang bertanggung jawab mengelola kawasan Borobudur. Sebelumnya, pemerintah berencana melibatkan publik Borobudur dalam pengelolaan tersebut.

Sayangnya, banyak warga sekitar merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan Raperpres ini. Perlu diketahui bahwa rencana single destination management organization ini masih dalam tahap konsultasi publik dan belum mencapai tahap akhir.

Rencana ini juga masih menunggu masukan dari kementerian, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat mengenai peraturan presiden mengenai tata kelola kawasan Borobudur.

Ketua Lembaga Adat Desa Borobudur …. (KLIK DISINI UNTUK LANJUT MEMBACA)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: