Upaya Berangkatkan Jemaah Umrah, Pemerintah Akan Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna
BNews—NASIONAL— Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi. Adapun hal ini bertujuan agar jemaah Indonesia kembali dapat menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci.
Terkait hal ini, pemerintah juga telah melakukan berbagai koordinasi. Dengan begitu, seluruh kegiatan mulai dari perjalan, ibadah, hingga kepulangan dapat berjalan lancar saat pintu masuk bagi jemaah Indonesia kembali dibuka.
Meski demikian, Pemerintah Arab Saudi saat ini masih mempertimbangkan pembukaan kembali pintu ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia. “Masyarakat kami minta untuk bersabar menunggu,” ujar Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Dialog Produktif Media Center KPCPEN, Kamis (21/10). Eko menyampaikan pemerintah kini juga tengah mengupayakan sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi milik Pemerintah Arab Saudi, yakni Tawakkalna.
Hal bertujuan agar status kesehatan, termasuk status vaksinasi jemaah Indonesia dapat terbaca saat melakukan umrah. “Tanpa status kesehatan dan sertifikat vaksin, tidak bisa melaksanakan ibadah umrah,” tegas Eko.
Terkait vaksin, menurut Eko, terdapat 4 jenis vaksin yang dipakai di Arab Saudi, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Bagi jemaah asing yang memakai 4 vaksin tersebut, maka bisa menjalankan ibadah umroh.
Sedangkan jemaah yang mendapatkan vaksin jenis lain, seperti Sinovac dan Sinopharm harus memperoleh minimal 1 kali vaksin booster dari 4 merek tersebut.
Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)
Eko mengimbau masyarakat untuk menunggu hingga ada peraturan jelas terkait teknis umrah, termasuk kebijakan vaksin dan booster. Ia juga meminta masyarakat tidak memaksakan diri berangkat ibadah umrah dengan memakai visa kunjungan.
“Nanti akan terlunta-lunta, tidak bisa menjalankan ibadah umrah di sini. Ini beda dengan sebelum COVID. Sekarang harus dengan ketentuan yang berlaku, e-Visa juga harus diurus,” katanya.
Selain upaya integrasi PeduliLindungi dengan Tawakkalna, pemerintah melalui Kementerian Agama juga menggenjot persiapan teknis lainnya. Direktur Bina Haji dan Umroh Kementerian Agama, Nur Arifin, menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan Satgas COVID-19.
Adapun koordinasi terkait perlindungan kesehatan jemaah, yakni aturan karantina dan vaksin booster, pembahasan revisi biaya umroh, juga koordinasi teknis dengan asrama haji dan fasyankes terdekat.
“Kami siapkan revisi pedoman pelaksanaan umrah di era pandemi. Setelah selesai, akan dilakukan gladi keberangkatan dan kepulangan umroh di asrama haji Pondok Gede dan Bekasi,” ujar Arifin.
Untuk memberikan kemudahan bagi jemaah, khususnya lansia, Arifin menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait dan PT Telkom. Selain PeduliLindungi, jemaah juga akan dibekali kartu status yang dikalungkan di leher guna memudahkan scan saat skrining kesehatan di lokasi ibadah.
Download Aplikasi BorobudurNews (Klik Disini)
Disamping itu, pemerintah juga tengah mengatur kesepakatan dengan para asosiasi untuk keberangkatan umroh 1 pintu pada tahap awal.
“Rancangan umrah tahap awal 1 pintu ini dalam rangka membangun trust (kepercayaan) Arab Saudi, bahwa kita benar-benar tanggung jawab, hanya memberangkatkan jemaah yang sehat. Setelah ini berhasil, (keberangkatan atau embarkasi) akan dikembalikan ke daerah-daerah seperti sebelumnya. Jadi mohon jangan salah pengertian,” tutur Arifin.
Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Budi Darmawan berharap tahap awal pemberangkatan umroh dari 1 pintu ini dapat menjadi bukti jemaah Indonesia mengikuti aturan kedua negara.
Soal jumlah calon jemaah, Budi menjelaskan terdapat sekitar 62 ribu orang yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi, terhitung sejak penutupan pada 27 Februari 2020. Untuk itu, masyarakat dapat memahami informasi terkait belum adanya putusan keberangkatan umrah.
“Supaya tidak ada hoax yang beredar tentang kondisi ini, hanya karena ingin memberangkatkan jemaah,” terangnya.
“Jemaah kami harapkan memberikan kepercayaan pada PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh), karena aturan dan regulasi di Arab Saudi sangat berbeda dan tercantum dalam 1 sistem,” lanjutnya.
Ia berharap embarkasi di daerah kelak dapat segera dibuka guna menekan biaya ibadah umroh. Pasalnya setelah pandemi, biaya umroh ditetapkan menjadi Rp 26 juta dan kemungkinan akan meningkat sekitar 30% karena tambahan biaya karantina, tes PCR, serta asuransi. (*)
Sumber: detiknews
About The Author
