Bus Pariwisata Dan Umum Hanya Bertahan Dua Bulan, Setelah itu….
BNews–NASIONAL-– Kebijakan pembatas wilayah, larang mudik, tempat wisata tutup sangat berdampak kepada jasa angkutan transportasi di Indonesia. Dimana kebijakan tersebut guna mencegak penyebaran virus corona (Covid-19).
Seperti para Pengusaha jasa angkutan transportasi darat khususnya bus mengaku cuma bisa bertahan dua bulan ke depan. Hal ini sungguh membuat mereka kelabakan untuk mencari jalan keluarnya.
Menurut Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono saat ini kendaraan merupakan aset terbesar perusahaan. Sialnya, di tengah kondisi wabah Corona kendaraan mereka tak bisa lagi beroperasi dan menghasilkan keuntungan.
Terlebih lagi dengan adanya pelarangan mudik, kemungkinan akan membuat angkutannya makin tidak bisa mengangkut penumpang. “Perusahaan ini terus terang saja kita hanya satu dua bulan lagi bisa mempertahankan kendaraan,” katanya (22/4/2020).
Menurutnya, sebagai perusahaan transportasi aset mereka sebagian besar kendaraan. “Hal ini yang sulit karena kan kami nggak pakai kendaraan untuk pribadi, dan ini nggak bisa dioperasikan,” imbuhnya.
Adrianto menjelaskan permasalahannya yakni kendaraan tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan, setoran kredit kendaraan tersebut terus ditarik kreditur. Apalagi, banyak perusahaan yang memiliki aset di atas Rp 10 miliar.
“Sementara untuk mengikuti program relaksasi dan restrukturisasi kredit dari OJK hanya berlaku untuk pengusaha yang asetnya di bawah Rp 10 miliar. Mungkin untuk yang miliki 10 bus nggak bisa dapat bantuan secara langsung,” keluhnya.
Ia berharap kondisi ini jangan berlarut-larut. “Jangan sampai setelah Bulan Juli tidak ada lagi pengusaha bus,” tegasnya.
Selanjutnya, dia meminta insentif untuk setoran pajak dan retribusi daerah. “Kami juga butuh insentif dan stimulus seperti keringanan pembayaran perpanjangan STNK. Kami minta biaya retribusi pusat dan daerah bisa diringankan,” tandasnya.
DELIMA PENGUSAHA BUS PARIWISATA
Sementara Yohanes yang merupakan pengusaha bus pariwisata mengaku merana semenjak wabah corona ini. “Sejak 16 Maret 2020 lalu perusahaan saya, PT Laba Dapet Sejahtera yang memiliki 25 unit bus pariwisata tidak ada pemasukan,” katanya.
Ia mengaku biaya operasional perusahaan sangatlah besar, seperti biaya perawatan bus, dan juga gaji karyawan yang jumlahnya mencapai 75 orang. “Sebenarnya saya berharap di bulan Maret-Mei akan mendapat pesanan banyak. Hal ini seperti periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, bulan-bulan tersebut bertepatan dengan liburan sekolah serta musim mudik Lebaran, namun sekarang sirna,” paparnya.
Yohanes juga merasa, pemerintah hanya memanjakan ojek online (ojol) dengan memberikan bantuan khusus kepada drivernya. Padahal banyak pihaknya yang juga butuh bantuan tapi belum dapat perhatian.
“Seolah pemerintah hanya peduli pada ojol. Kami juga manusia dan Warga Negara Indonesia, kami juga memiliki keluarga. Mengapa hanya ojol saja yang di perhatikan,” urai Yohanes.
Selain Yohanes, Adi Munadi yang berprofesi sebagai supir freelance dari armada pariwisata juga merasakan ketidakadilan soal bantuan pemerintah tersebut. “Yang saya heran, kita pelaku usaha yang terdampak Corona di sektor pariwisata yang katanya penghasil devisa ke-2 terbesar buat negara hanya berdiam diri di rumah tanpa penghasilan. Justru ojol yang masih bisa bekerja menghasilkan pendapatan malah dibantu dari pusat dan daerah,” ujar Adi.
Adi menceritakan, sejak 14 Maret 2020 ia sudah tak lagi mendapatkan panggilan untuk ‘narik’. Otomatis pendapatannya nihil, sementara tabungannya hanya cukup hingga Maret kemarin untuk membiayai keluarga.
“Saya terpaksa menjual barang-barang yang dimilikinya, serta berutang kepada teman untuk persiapan bulan Puasa ini,” pungkasnya. (*/ahg)
