14 Daerah Miskin Jadi Prioritas Pembangunan Jateng

BNews—SEMARANG— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sedikitnya ada 14 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, yakni di atas presentase provinsi dan nasional. Status belasan daerah dengan kategori ’merah’ itu rencananya akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jateng, tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, Prasetyo Aribowo menuturkan, belasan daerah itu sudah diusulkan di pra-Musrenbang. Ia menyebut, daerah tersebut presentase kemiskinan di atas sembilan hingga 17 persen.

Beberapa daerah itu diantaranya Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, dan Banjarnegara. Kemudian Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora.

”Di Musrenbang nanti, penanganan kemiskinan di 14 daerah ini akan menjadi tugas bersama. Baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun filantropi masyarakat misalnya Baznas dan CSR perusahaan,” kata Prasetyo saat Konferensi Pers di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2).

Meski 14 kabupaten akan difokuskan, namun tidak berarti 21 daerah lainnya ditinggal atau terabaikan dalam hal penanganan. Puluhan kota/ kabupaten itu tetap akan didorong pada program pengentasan kemiskinan.

”Baik itu mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan,” ungkap dia.

Pemprov Jateng juga akan memberdayakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jateng. Para mahasiswa KKN tematik akan didorong untuk memetakan data kemiskinan, sebagai sumber penting untuk menangani kemiskinan. Sebab, data yang masuk ditemukan ada yang eror.

”Eror itu bisa dua, misalnya tidak berhak dapat tapi malah dapat bantuan, maupun yang berhak tapi tidak dapat bantuan. Maka data itu penting,” ujarnya.

Imbuh dia, dalam Musrenbang yang dihelat di enam keresidenan di Jateng, bupati dan walikota akan menyampaikan inovasi dan kreasi menangani kemiskinan. Mereka tidak akan dimintai usulan soal infrastruktur, melainkan diminta memberikan saran untuk mengatasi pengangguran. Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia.

”Misalnya mendorong partisipasi anak agar sekolah melalui SPP gratis dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. Musrenbangwil nantinya juga akan memperhatikan nelayan dan petani serta desa wisata,” pungkas Prasetyo. (lhr/han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: