Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Minta ASN Tak Hanya Duduk di Balik Meja
- calendar_month Rab, 1 Apr 2026

Ahmad Luthfi Minta ASN Jadi Problem Solver
BNews—JATENG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya agar menjadi problem solver atau pemecah masalah bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 1 April 2026.
Dalam arahannya, Luthfi menegaskan bahwa birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani masyarakat. Karena itu, ASN dituntut bekerja secara cepat, responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan publik.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” kata Luthfi.
Menurut dia, ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkret. Ia menilai, kehadiran birokrasi harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh warga.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Tantangan Pembangunan Jateng Butuh Kerja Tim
Luthfi menjelaskan, tantangan pembangunan di Jawa Tengah yang semakin kompleks tidak bisa dijawab dengan pola kerja sektoral. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah membangun teamwork atau kerja tim agar persoalan masyarakat bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Ia mencontohkan, ketika terjadi bencana seperti banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, maupun persoalan sosial di suatu wilayah, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.
Sinergi Pemerintah Jadi Kunci Pembangunan
Selain menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan bahwa birokrasi harus bergerak dalam satu arah pembangunan.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi kunci utama agar program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Luthfi menambahkan, pembangunan Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Lebih dari itu, pembangunan juga harus menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, layanan dasar, dan bidang strategis lainnya.
Seluruh sektor tersebut, lanjut dia, perlu diperkuat agar mampu menopang agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Tegaskan Merit System, Tolak Praktik Titip Jabatan
Di bidang tata kelola pemerintahan, Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan merit system dalam birokrasi.
Ia memastikan bahwa promosi maupun penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berbasis kompetensi, bukan praktik titip-menitip.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Menurut Luthfi, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, dan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, dalam laporannya menyebut forum tersebut diikuti oleh jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
Forum tersebut digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2





Saat ini belum ada komentar