Terungkap! Ada Tiga Alternatif Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Magelang
- calendar_month 3 jam yang lalu

Ibu Kota Kabupaten Magelang
BNews-MAGELANG – Wacana perubahan nama ibu kota Kabupaten Magelang dari Kota Mungkid menjadi Kota Borobudur terus bergulir. Pemerintah Kabupaten Magelang mulai membuka ruang aspirasi masyarakat untuk membahas gagasan penataan kembali kedudukan dan nama ibu kota tersebut.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menyatakan pemerintah daerah siap menerima berbagai masukan, termasuk harapan maupun kekhawatiran masyarakat terkait wacana perubahan nama ibu kota Kabupaten Magelang.
Hal itu disampaikan Grengseng seusai membuka kegiatan Ruang Aspirasi Bupati bertema Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten dan Pariwisata di Pendapa drh. Soepardi, Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Kamis (19/11/2026).
“Ya, ada ide terkait dengan Borobudur dijadikan ibu kota. Kekhawatiran, harapan, kita sama-sama kita terima,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat, lurah, dan kepala desa dari wilayah Kecamatan Mungkid dan Borobudur.
Grengseng menjelaskan, wacana perubahan nama tersebut bukan berarti memindahkan pusat pemerintahan atau gedung-gedung perkantoran secara fisik. Pembahasan lebih mengarah pada penyesuaian penyebutan nama ibu kota dengan sejumlah alternatif yang masih dikaji.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
“Sebenarnya, ini tidak memindah barang kok. Lokasinya tetap dan pilihan namanya yang ada pilihan alternatif. Kalau kemarin namanya Mungkid, Mungkid-nya tetap ada. Sekarang penyebutannya diganti Borobudur, hanya itu kok. Nah, itu kan masih banyak alternatif,” jelasnya.
Menurutnya, pembahasan masih berlangsung dan belum ditentukan kapan wacana tersebut akan disahkan. Pemerintah daerah masih perlu mendengarkan aspirasi serta mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Hari Jadi Kota Mungkid Tidak Berubah
Bupati Grengseng juga menegaskan bahwa wacana perubahan nama ibu kota tersebut tidak memengaruhi peringatan Hari Jadi Kota Mungkid.
Ia menjelaskan, peringatan hari jadi selama ini berkaitan dengan sejarah perpindahan ibu kota Kabupaten Magelang dari Kota Magelang ke wilayah Sawitan.
“Belum, belum, belum sangkut. Hari Jadi Kota Mungkid besok? Masih Kota Mungkid,” kata bupati.
Ia kembali menegaskan bahwa pembahasan yang berkembang saat ini lebih berkaitan dengan kemungkinan perubahan penyebutan ibu kota, bukan pemindahan lokasi pusat pemerintahan.
“Nek besok ya ndak. Besok ibu kotanya yang dulu Sawitan, nanti disebut Borobudur. Lha ya ming ngono,” pungkasnya.
Dengan demikian, hingga saat ini Kota Mungkid masih menjadi nama ibu kota Kabupaten Magelang. Wacana perubahan menjadi Kota Borobudur belum ditetapkan sebagai keputusan resmi.
Sahid Ungkap Tiga Landasan Penataan Ibu Kota
Dalam kegiatan yang sama, Wakil Bupati Magelang Sahid memaparkan tiga landasan utama yang menjadi dasar gagasan penataan kembali kedudukan dan nama ibu kota Kabupaten Magelang. Ketiganya meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Dari sisi filosofis, Candi Borobudur dipandang sebagai memori kolektif sekaligus jati diri budaya masyarakat Magelang sejak masa Mataram Kuno.
Sahid menjelaskan bahwa dalam konsep Mandala Borobudur, Kota Mungkid berada di sebelah timur yang menjadi pintu masuk menuju kawasan inti mandala. Posisi tersebut dinilai memiliki makna strategis sebagai pusat administrasi pemerintahan.
“Candi Borobudur merupakan memori kolektif dan jati diri budaya masyarakat Magelang sejak masa Mataram Kuno. Dalam konsep Mandala Borobudur, Kota Mungkid berada di sebelah timur sebagai pintu masuk utama menuju kawasan sakral mandala,” jelas Sahid dalam pemaparannya.
Ia menilai, posisi tersebut memberikan makna filosofis bagi Mungkid sebagai pusat administrasi pemerintahan untuk menyelesaikan urusan pemerintahan sebelum masyarakat maupun wisatawan memasuki kawasan inti Borobudur.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Dari sisi sosiologis, penataan tersebut mempertimbangkan karakter masyarakat Kabupaten Magelang yang agraris, menjunjung tinggi gotong royong dan musyawarah, serta adaptif terhadap perubahan.
“Masyarakat Magelang memiliki karakter agraris yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan musyawarah. Selain itu, antara Kelurahan Sawitan dan wilayah Borobudur juga memiliki kesamaan karakteristik sosial dan aktivitas ekonomi,” paparnya.
Menurut Sahid, penyesuaian administratif tersebut bukan dimaksudkan untuk memindahkan gedung pemerintahan, melainkan menyelaraskan identitas pusat pemerintahan dengan nama besar Borobudur.
Sementara dari sisi yuridis, gagasan tersebut memiliki sejumlah rujukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 48 tentang Penyesuaian Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Magelang ke Mungkid, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian atau perubahan nama ibu kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.
“Landasan yuridisnya sudah memiliki rujukan, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021,” ungkapnya.
Tiga Alternatif Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Magelang
KLIK DISINI UNTUK LANJUT MEMBACA
About The Author
- Penulis: BNews 2





Saat ini belum ada komentar