Makan Bergizi Gratis Uji Kekompakan Pusat dan Daerah, Jika Gagal Ini Risikonya
- calendar_month Sel, 17 Feb 2026

Azis Subekti Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
BNews-OPINI-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai berjalan di berbagai daerah dan langsung menjadi perhatian publik. Program ini bukan sekadar soal menu makanan di sekolah, melainkan tentang kesiapan negara memastikan setiap anak mendapat hak gizi yang layak secara berkelanjutan.
Namun MBG juga menguji sesuatu yang lebih besar. Ia menguji kemampuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bekerja bersama sebagai satu sistem. Tanpa kerja bersama, program sebesar apa pun akan mudah tersendat di lapangan.
Selama ini MBG sering dipahami sebagai program gizi dan pendidikan. Padahal dampaknya jauh melampaui itu. MBG menyentuh kesehatan publik, ekonomi lokal, ketahanan pangan, hingga cara pemerintah daerah mengelola kebijakan.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari apa yang tersaji di piring anak. Ukurannya adalah koordinasi: apakah kebijakan pusat benar-benar berjalan rapi hingga ke dapur dan sekolah di daerah.
Di sinilah peran negara diuji. Badan Gizi Nasional menetapkan standar gizi dan keamanan pangan, sementara pemerintah daerah memastikan standar itu diterapkan setiap hari. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjadi penghubung agar pusat dan daerah bergerak seirama.
MBG bukan program tunggal yang berdiri sendiri. Ia membutuhkan kepemimpinan sistem. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pusat berisiko tidak sesuai dengan kondisi daerah, sementara inisiatif daerah berjalan tanpa arah yang sama.
Ketika orkestrasi berjalan, dampak MBG langsung terasa pada ketahanan pangan daerah. Program ini menciptakan permintaan pangan yang rutin dan terukur setiap hari. Dapur-dapur MBG membutuhkan pasokan yang konsisten.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Jika bahan pangan lokal diprioritaskan, petani, nelayan, koperasi desa, dan UMKM memperoleh pasar yang pasti. Rantai pangan lokal pun bergerak lebih stabil, dari produksi hingga distribusi.
Dalam situasi darurat, MBG juga menunjukkan nilai tambahnya. Jaringan dapur dan distribusi yang berjalan setiap hari sejatinya adalah sistem logistik siap pakai. Saat bencana terjadi, dapur MBG dapat segera dialihfungsikan.
Banjir, gempa, atau bencana lain tidak harus menunggu sistem baru dibangun. Dengan standar keamanan pangan yang dijaga BGN dan koordinasi dengan BPBD, dapur MBG dapat menjadi dapur umum yang cepat dan aman, terutama bagi kelompok rentan.
MBG juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Satu dapur berkapasitas sekitar 2.500 porsi per hari menyerap sedikitnya 35–40 tenaga kerja, dari juru masak hingga distribusi.
Jika satu daerah mengoperasikan puluhan dapur, ribuan lapangan kerja lokal tercipta. Dampaknya nyata, terutama di desa dan kecamatan.
Sebagian besar tenaga kerja berasal dari warga sekitar, termasuk perempuan dan kelompok usia produktif yang sebelumnya bekerja di sektor informal. Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dampak ini terasa langsung.
Kehadiran dapur mandiri yang dibangun masyarakat melalui yayasan sebagai mitra Badan Gizi Nasional memperkuat program ini. Negara tidak harus membangun seluruh infrastruktur dari nol.
Dengan standar gizi dan keamanan pangan dijaga BGN, serta tata kelola dibina Kementerian Dalam Negeri, dapur-dapur ini menjadi bagian dari layanan publik yang berkelanjutan, bukan program sementara.
Dari sisi anggaran, MBG mendorong pergeseran belanja daerah ke arah yang lebih berdampak. APBD dapat diselaraskan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Dalam jangka menengah, perbaikan gizi anak menurunkan beban kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini adalah investasi yang hasilnya tidak instan, tetapi menentukan.
Seluruh pendekatan ini sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto: pembangunan manusia unggul, penguatan ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan. MBG menunjukkan bahwa program nasional bisa menjadi alat pemerataan jika dijalankan sebagai kerja bersama.
Pada akhirnya, Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal memberi makan anak hari ini. Ia adalah upaya membangun sistem—ketahanan pangan yang kuat, lapangan kerja lokal yang tumbuh, dan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berdaulat.
Penulis Oleh: Azis Subekti- Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
About The Author
- Penulis: BNews 2


Saat ini belum ada komentar