Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Utama » Mediasi Tambang Pasir Sambeng Magelang Buntu, Warga Siapkan Langkah Hukum

Mediasi Tambang Pasir Sambeng Magelang Buntu, Warga Siapkan Langkah Hukum

  • calendar_month Sel, 17 Nov 2026

BNews-MAGELANG – Mediasi antara ratusan warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dengan pihak penambang pasir serta instansi terkait berakhir buntu, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan yang difasilitasi Polresta Magelang tersebut melibatkan pihak penambang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah. Namun, mediasi belum menghasilkan solusi konkret atas persoalan aktivitas pertambangan yang dipersoalkan warga.

Kecewa dengan hasil pertemuan tersebut, warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) memastikan akan menempuh jalur hukum.

Kericuhan dalam mediasi bermula ketika pihak DLHK menyatakan tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan PT Anaba Putra Nusantara.

“Bahkan jangankan menutup tambang atau mencabut izin lingkungan, memberikan Surat Peringatan (SP) saja tidak pernah karena mereka menganggap sangat yakin tidak ada pelanggaran dari PT Anaba,” ujar Humas Gemapelita Desa Sambeng, Khairul Hamzah, seusai mediasi.

Pernyataan tersebut memicu keberatan dari warga. Gema Pelita menilai terdapat sejumlah kejanggalan serius dalam proses penerbitan izin lingkungan perusahaan tambang tersebut.

Khairul menyebutkan, berita acara sosialisasi yang menjadi salah satu syarat penerbitan izin lingkungan diduga direkayasa.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Berdasarkan investigasi warga, daftar hadir yang memuat sekitar 13 hingga 14 tanda tangan warga Sambeng ternyata bukan untuk kegiatan sosialisasi tambang. Warga mengaku saat itu hanya ditawari makan dan pekerjaan di sebuah kafe.

Selain persoalan perizinan, warga juga menyoroti dugaan pelanggaran operasional tambang, termasuk pengabaian jam kerja dan minimnya pengawasan dari instansi berwenang.

“Laporan-laporan yang telah disampaikan warga sepanjang tahun hanya diterima tanpa adanya tindakan konkret,” imbuhnya.

Siapkan Empat Langkah Hukum

Tidak adanya kesepakatan dalam mediasi membuat warga Desa Sambeng menyiapkan empat langkah untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Langkah pertama adalah membuat laporan kepolisian terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan manipulasi dokumen otentik negara.

Kedua, warga berencana mengajukan gugatan perdata untuk menguji keabsahan izin lingkungan yang dinilai diterbitkan berdasarkan dokumen bermasalah.

Ketiga, warga akan menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman terkait dugaan maladministrasi oleh instansi pemerintah yang berwenang.

Keempat, warga berencana membawa persoalan tersebut ke UNESCO karena lokasi tambang berada tidak jauh dari kawasan Candi Borobudur.

Warga berharap langkah hukum tersebut dapat memberikan keadilan sekaligus menghentikan aktivitas pertambangan yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

ESDM Akui Pernah Terbitkan SP 1

Di sisi lain, Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi mengungkapkan bahwa PT Anaba Putra Nusantara pernah melakukan pelanggaran operasional berupa aktivitas penambangan di luar area konsesi.

Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, Budiyanto, menjelaskan pihaknya telah menerbitkan Surat Peringatan 1 (SP 1) pada 22 April 2026.

Peringatan tersebut diberikan setelah perusahaan diketahui melakukan aktivitas penambangan di lahan milik warga di bantaran Sungai Progo dengan lebar area sekitar 3–4 meter.

ESDM kemudian merekomendasikan pemasangan patok pembatas untuk memastikan aktivitas penambangan tidak melampaui batas konsesi.

Meski PT Anaba telah memasang patok, posisi pembatas tersebut dinilai belum sesuai dengan koordinat area tambang yang seharusnya.

“Anaba meyakini patok itu masih di dalam (area tambang). Mereka tidak sengaja. Kami kemudian menindaklanjuti dengan SP 2,” beber Budiyanto.

Persoalan aktivitas tambang pasir di Desa Sambeng tersebut kini masih menjadi perhatian warga. Mereka berharap pengawasan dan penegakan aturan terhadap kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara transparan, sehingga tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat di sekitar lokasi tambang. (*)

About The Author

  • Penulis: BNews 2

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less