PKH dan Bansos Sembako 2027 Beralih Digital, Warga Magelang Wajib Registrasi Ulang
- calendar_month 10 menit yang lalu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi memberikan arahan terkait Perlinsos Digital
BNews-MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang mulai mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital. Langkah ini dilakukan menyusul rencana penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako pada 2027 yang akan sepenuhnya menggunakan sistem Perlinsos Digital melalui transfer langsung ke rekening penerima.
Masyarakat, termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini telah menerima bantuan sosial, diwajibkan melakukan registrasi ulang paling lambat 31 Desember 2026. Jika tidak melakukan registrasi, bantuan sosial pada 2027 dikhawatirkan tidak dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam rangka percepatan registrasi Perlinsos di Kabupaten Magelang.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Bina Karya, Kompleks Kantor Setda Kabupaten Magelang, Jumat (13/11/2026).
Bela mengatakan, percepatan registrasi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan langkah strategis untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan perlindungan sosial selama ini adalah akurasi dan keterpaduan data. Melalui Perlinsos Digital, pemerintah berupaya membangun sistem layanan terpadu dengan mengintegrasikan data dari delapan instansi.
Kedelapan instansi tersebut meliputi Kementerian Sosial (Kemensos), Dukcapil, Samsat, ATR/BPN, PLN, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Integrasi data tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan bantuan. Jika sebelumnya proses membutuhkan waktu hingga 260 hari, kini diklaim dapat dipangkas menjadi sekitar 45 menit.
“Prinsip yang harus kita pegang adalah data yang akurat, proses yang transparan, dan bantuan yang tepat sasaran,” tegas Bela.
Ia menjelaskan, percepatan registrasi Perlinsos di Kabupaten Magelang menargetkan sedikitnya 50 persen populasi kepala keluarga (KK) di setiap daerah. Prioritas diberikan kepada KPM yang sudah menerima bantuan serta kelompok masyarakat rentan.
Kelompok tersebut meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga warga yang tidak memiliki perangkat komunikasi digital.
Bela juga meminta seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa bergerak bersama untuk menyukseskan program tersebut. Kepala desa, perangkat desa, serta RT/RW diminta berperan sebagai Agen Perlinsos yang aktif membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
Selain itu, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), TAGANA, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kader PKK, Posyandu, Karang Taruna, Tim Pendamping Keluarga, dan Penyuluh KB diharapkan turut terlibat dalam sosialisasi serta pendampingan registrasi.
“Kita harus memastikan tidak ada masyarakat rentan yang terlewatkan. Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani pada tahun 2027,” ujarnya.
Bela juga mengingatkan agar percepatan registrasi tidak hanya berorientasi pada jumlah pendaftar. Validitas identitas kependudukan dan kesesuaian informasi sosial ekonomi harus menjadi perhatian utama.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Penentuan kelayakan penerima bantuan nantinya dilakukan secara objektif melalui sistem berdasarkan data terpadu.
Adapun masyarakat yang akan melakukan registrasi perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, nomor meter PLN, serta menjalani proses verifikasi wajah.
Proses registrasi, penyampaian sanggahan, hingga pengecekan hasil ditegaskan gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, M Taufik, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan digitalisasi perlindungan sosial.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta sejumlah kebijakan dan arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Taufik, terdapat sejumlah sasaran yang ingin dicapai melalui koordinasi tersebut. Di antaranya mempercepat registrasi Perlinsos di Kabupaten Magelang hingga mencapai minimal 50 persen KK, menetapkan pembagian peran lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap data yang belum masuk maupun data yang masih perlu diperbaiki.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
“Keberhasilan perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan dukungan, sinergi, dan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 108 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, instansi vertikal, serta pilar-pilar sosial.
Melalui percepatan registrasi Perlinsos Digital, Pemkab Magelang berharap pendataan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan digital.
Dengan demikian, transformasi digital perlindungan sosial di Kabupaten Magelang diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. (bsn)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar