Kasus KDRT hingga Pencabulan Terungkap, Unit PPA-PPO Magelang Langsung Kebanjiran Laporan

BNews-MAGELANG- Satuan Reserse Pidana Perempuan dan Anak–Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) resmi dibentuk di Polres Magelang Kota pada akhir Januari lalu.

Meski belum genap satu bulan berjalan, unit khusus ini sudah menerima enam laporan kasus, mulai dari dugaan pencabulan; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga pengeroyokan dan tawuran yang melibatkan anak.

Kapolres Magelang Kota, AKBP Dikri Olfandi, menyampaikan bahwa pembentukan satuan PPA-PPO merupakan respons atas kompleksitas perkara perempuan dan anak di wilayah hukumnya. Menurutnya, meski Kota Magelang tergolong kecil secara geografis, dinamika kasus yang muncul tidak bisa dipandang sederhana.

“Ini memang belum satu bulan, tapi fokus kami jelas, yakni perlindungan perempuan dan anak serta penanganan perdagangan orang,” ujarnya, Jumat sore (13/2).

Enam Laporan Masuk, Didominasi Kasus Perempuan dan Anak

Kasatres PPA-PPO Polres Magelang Kota, AKP Riana Adhyaksari, menjelaskan bahwa sejak unit tersebut efektif berjalan, sudah enam laporan diterima. Bahkan pada Jumat (13/2), pihaknya menerima dua laporan sekaligus, yakni kasus KDRT dan dugaan pengeroyokan.

Selain laporan baru, unit PPA-PPO juga menangani sejumlah perkara yang sudah berjalan sejak tahun lalu.

“Kasus pencabulan ada lebih dari dua, kemudian KDRT, pengeroyokan, termasuk tawuran yang melibatkan anak,” kata Riana.

Sejumlah kasus tersebut melibatkan korban anak-anak dengan latar belakang yang beragam. Dalam proses penyidikan, petugas harus memeriksa banyak saksi, termasuk anak sebagai korban maupun saksi, sehingga memerlukan pendekatan khusus dan sensitif.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Riana mengakui keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, unit PPA-PPO diperkuat delapan penyidik khusus.

Meski demikian, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni 14 hari setelah laporan diterima.

Penanganan Kasus Libatkan Pendampingan Psikologis dan Lintas Sektor

Menurut Riana, kompleksitas kasus di Kota Magelang tidak hanya dilihat dari jenis tindak pidananya, tetapi juga dari usia korban, latar belakang keluarga, hingga persoalan sosial yang melingkupi.

“Korban bisa dari ibu muda sampai yang sudah puluhan tahun berumah tangga,” paparnya.

Kerumitan tersebut menuntut penanganan yang tidak sekadar penegakan hukum, tetapi juga pendampingan psikologis serta koordinasi lintas sektor. Untuk itu, unit PPA-PPO bekerja sama dengan DP4KB serta dinas terkait guna memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Dengan hadirnya satuan PPA-PPO di Polres Magelang Kota, Riana mendorong masyarakat agar tidak ragu melapor jika mengalami atau mengetahui tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kalau ada kekerasan fisik, pelecehan, atau trauma, silakan datang ke Polres. Kami siap melayani,” bebernya.

Ia juga membuka ruang konsultasi bagi perempuan yang mengalami KDRT, termasuk persoalan penelantaran nafkah. Menurutnya, langkah pertama yang penting adalah keberanian untuk bersuara.

“Kita harus raise and speak untuk anak-anak dan perempuan yang menjadi korban. Jangan diam,” tegasnya.

Bagian dari Program Nasional Polri

Riana menambahkan, pembentukan satuan PPA-PPO di Polres Magelang Kota merupakan bagian dari program nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pada tahap awal peluncuran Januari lalu, baru terdapat 11 Direktorat PPA-PPO dan 22 Polres di Indonesia yang memiliki unit ini.

Untuk wilayah Jawa Tengah, baru lima kepolisian yang ditunjuk, yakni Polrestabes Semarang, Polres Magelang Kota, Polres Cilacap, Polres Banyumas, dan Polres Surakarta.

Ke depan, unit serupa direncanakan hadir di seluruh Polres di Indonesia guna memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh.(*)

About The Author

BNews 2

See author's posts