Prestasi, Jateng Sabet 4 Penghargaan Antikorupsi dari KPK

BNews—JATENG—Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Jateng menyabet empat penghargaan sekaligus dalam pengelolaan LKHPN dan pengendalian gratifikasi terbaik.

Diketahui bahwa dari lima finalis se-Indonesia, Jateng dengan urut memborong juara. Dimana Kabupaten Boyolali juara pertama, disusul Kabupaten Banyumas sebagai juara kedua dan Provinsi Jawa Tengah juara ketiga. Untuk katagori legislatif daerah DPRD Jateng sabet juara pertama.

Penghargaan itu diberikan saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara daring, Rabu (16/12/2020). Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet dan pimpinan lembaga serta kepala daerah.

”Tentu kami senang dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota juga teman-teman di Pemprov Jateng atas capaian ini. Ini membuktikan bahwa pengelolaan LHKPN dan gratifikasi makin membaik,” kata Ganjar.

Terkait hal itu, Ganjar menilai bahwa unit pengelola gratifikasi di tingkat Kabupaten/Kota kian membaik. Menurutnya, hal itu juga menjadi satu indikasi bahwa komitmen kepala dan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jateng juga makin meningkat.

”Mudah-mudahan ini menjadi tren yang bagus dalam pencegahan korupsi khususnya dalam pengelolaan gratifikasi,” jelasnya.

Ganjar juga mengapresiasi capaian DPRD Jateng yang berhasil menjadi terbaik dalam kategori legislatif daerah. Menurutnya, ini sistem yang perlu dikawal agar kedepan menjadi lebih baik lagi.

”Mudah-mudahan level Kabupaten/Kota, DPRD nya meniru sistem yang ada di DPRD Provinsi Jateng. Saya senang dan saya ucapkan selamat kepada semuanya,” ujar dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menyederhanakan proses pelayanan pada masyarakat.

“Reformasi di sektor perizinan dan layanan publik merupakan upaya untuk memperkecil ruang tindak pidana korupsi. Pemerintah berusaha keras melakukan reformasi besar-besaran untuk itu, dengan memangkas prosedur yang rumit, maka mekanisme disederhanakan dan didukung dengan penggunaan teknologi,” pungkasnya. (lhr/mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: