Bersiap !! Tabung LPG Akan Diganti Oleh Pemerintah Dengan Bahan Bakar Baru
BNews–NASIONAL– Kabar terbaru datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk mengganti penggunaan LPG (Liquified Petroleum Gas).
Untuk gantinya yakni dengan gasifikasi batu bara atau DME (Dimethyl Ether) dalam kebutuhan rumah tangga seperti memasak.
Bahlil mengatakan, proyek investasi tersebut akan masuk pada Januari 2022 antara Air Products and Chemicals dengan Pertamina serta perusahaan lainnya.
“Sudah akan jalan 2022 Januari itu dengan Pertamina dengan PTBA (PT Bukit Asam) dan air product dengan pengusaha nasional membangun DME (pengganti LPG),” kata Bahlil dalam keterangan pers virtual, Kamis (11/11/2021).
Hal itu disampaikan saat menjabarkan hasil kunjungan ke Uni Emirates Arab (UEA) dengan membawa ‘oleh-oleh’ investasi sebesar US$ 44,6 miliar atau sekitar Rp 636 triliun (asumsi kurs dolar Rp 14.278).
Dari total investasi tersebut, US$ 13-15 miliar atau sekitar Rp 185-Rp 214 triliun untuk hilirisasi terhadap batubara low kalori.
“Pada konteks itu, agar batubara tidak terlalu banyak kita kirim-kirim terus maka ini Air Products melakukan investasi dengan beberapa perusahaan BUMN kita dan swasta nasional untuk melakukan hilirisasi dalam rangka bagaimana mendapatkan pengganti LPG dari batu bara yaitu DME,” ujarnya.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu poinnya adalah tentang transformasi ekonomi. Selain itu, perubahan penggunaan LPG ke DME juga dilakukan untuk mengurangi impor.
“Ini yang akan kita lakukan karena kita tahu impor kita sampai dengan sekarang itu 5,5-6 juta, ini cadangan devisa kita keluar kalau kita begini terus. Itu tidak kurang dari Rp 55-Rp 70 triliun. Maka kita akan perlahan-perlahan mengurangi impor LPG kita dan kita gantikan dengan DME,” jelasnya.
Bahlil mengatakan, kelebihan DME ini memiliki harga yang lebih murah. Sehingga tidak hanya mendapatkan subsidi impor tetapi juga kedaulatan energi bisa perlahan-lahan didorong.
“Kemudian neraca perdagangan juga bisa kita jaga dan sudah barang tentu ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah,” ujarnya. (*)
About The Author
