Data Bisa Salah, Kemiskinan Nyata di Lapangan: Mengapa JKN-PBI Harus Lebih Fleksibel?

BNews–OPINI – Keadilan sosial kerap terdengar megah dalam konstitusi. Namun maknanya justru diuji dalam situasi paling sunyi, ketika seseorang jatuh sakit tanpa memiliki cukup biaya untuk berobat. Pada momen seperti itulah negara dihadapkan pada dua pilihan: diam atau hadir.

Melalui kebijakan menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga tidak mampu lewat skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah memilih untuk hadir. Bukan sekadar janji atau retorika, melainkan langkah nyata melalui kebijakan fiskal yang konkret.

Negara membayar iuran agar masyarakat rentan tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak. Kebijakan ini bukan bentuk kemurahan hati, melainkan amanat konstitusi untuk menjamin hak dasar setiap warga negara.

Data menunjukkan puluhan juta masyarakat, khususnya dari kelompok ekonomi terbawah, kini ditanggung iurannya oleh negara. Maknanya jelas: akses kesehatan tidak boleh ditentukan oleh daya beli.

Tanpa intervensi seperti JKN-PBI, satu kali rawat inap berpotensi memiskinkan keluarga dalam waktu lama. Karena itu, program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi instrumen perlindungan yang mencegah masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan struktural.

Meski demikian, keadilan sosial tidak bisa disederhanakan dalam angka statistik semata. Pengelompokan ekonomi berbasis desil memang penting untuk ketepatan sasaran, tetapi realitas di lapangan sering kali lebih kompleks.

Tidak sedikit warga yang secara data dianggap “naik kelas”, namun faktanya masih hidup dalam kondisi rentan. Pendapatan pas-pasan, harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, hingga risiko kesehatan yang datang tanpa diduga membuat posisi mereka tetap rapuh. Perubahan status dalam tabel belum tentu menghadirkan rasa aman secara nyata.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Karena itu, keberlanjutan program JKN-PBI tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga kelenturan sistem. Pembaruan data yang berkala, mekanisme sanggah, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar kebijakan tetap adaptif terhadap dinamika sosial.

Negara yang adil bukanlah negara yang merasa datanya selalu benar, melainkan negara yang bersedia mengoreksi diri demi melindungi warganya.

Pada akhirnya, JKN-PBI menjadi cermin pilihan moral bangsa. Apakah kesehatan dianggap beban individu, atau tanggung jawab bersama?

Saat pemerintah menanggung iuran warga tidak mampu, pesan yang disampaikan sangat jelas: negara tidak membiarkan rakyatnya sendirian menghadapi risiko paling mendasar, yakni sakit.

Keadilan sosial memang tidak pernah sempurna. Ia berjalan perlahan, kerap diperdebatkan, dan terus membutuhkan penyempurnaan. Namun selama negara tetap berdiri di sisi kelompok paling rentan, JKN tidak hanya menjaga kesehatan publik.

Lebih dari itu, program ini menjaga hal yang jauh lebih penting: kepercayaan bahwa negara benar-benar bekerja untuk mereka yang paling membutuhkan.

Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Dapil Jawa Tengah VI

About The Author

BNews 2

See author's posts