IKLAN PARTAI HUT DEMOKRAT

DPT Pilkada 2018 Telah Ditetapkan, 175 Warga Binaan Terancam Tidak Memiliki Hak Memilih

BNews—MERTOYUDAN— Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 oeh KPU Kabupaten Magelang telah berlangsung di Ruang Pertemuan Grand Artos Hotel Mertoyudan Kabupaten Magelang kemrin 19 April 2018. Sebanyak 965.949 DPT terdiri dari Laki-laki 481.347 dan Perempuan 484.602 telah ditetapkan.

 

Namun sekitar 175 warga binaan asal Kabupaten Magelang yang berada di Lapas II A Kota Magelang, terancam tidak memiliki hak memilih, khusus pemilihan bupati dan wakil bupati Magelang, 27 Juni 2018 mendatang. Hal ini karena mereka terganjal regulasi baru bahwa Pilbup harus dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai yang tertera dalam identitas.

 

“Kalau berada di Lapas II A Magelang, itu berarti warga Kabupaten Magelang yang di sana sedang berada di luar daerah, Kami tidak berani menyerahkan surat suara hingag ke luar daerah, sehingga kemungkinan mereka (warga binaan) tidak bisa memilih khusus Pilbup,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Affifudin seusai acara.

 

 

Pihaknya mencatat, saat ini ada sekitar 175 warga Kabupaten Magelang yang berada di Lapas II A Magelang. Menurut Affifudin, tak hanya warga yang tinggal di Lapas, mereka yang berada di rumah sakit (RS) luar daerah pun terancam tak bisa mengikuti pesta demokrasi kepala daerah tingkat Kabupaten Magelang pada saat pemungutan suara nanti.

 

“Kecuali jika masih dalam area Kabupaten Magelang, nanti bisa dimobilisasi dari TPS terdekat,” ucapnya.

 

Ia menambahkan selain warga binaan, dan pasien rumah sakit, tak kalah jadi perhatian adalah para pensiunan TNI/Polri. “Pasalnya, mereka bisa saja kehilangan hak pilihnya bila pada saat pencoblosan nanti tidak mengganti status pekerjaannya, jika tidak mengganti status pekerjaannya, praktis mereka dianggap masih aktif sebagai anggota TNI/Polri,” paparnya.

 

Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Magelang, Habib Shaleh menyebutkan, berdasarkan pencermatan jajarannya ditemukan selisih antara DPSHP dengan DPT sebanyak 349 orang. Dominasi tidak memenuhi syarat yang ditemukan Panwas itu meliputi meninggal, pindah, dan data ganda.

 

Loading...

“Total temuan Panwas pascapleno DPSHP mulai tanggal 12 April sampai dengan 19 April sebanyak 349 tidak memenuhi syarat. Jumlah ini saja belum termasuk temuan Panwas prapleno DPSHP. Jika ditotal selisihnya ada 3.755 orang TMS,” katanya.

 

“Semua temuan Panwaskab tersebut sudah kami sampaikan ke KPU Kabupaten Magelang sebelum rapat pleno dalam upaya sinkronisasi data, untuk sinkronisasi bertujuan agar terjadi kesesuaian data antara yang dimiliki PPK dan Panwas Kecamatan,” imbuhnya.

 

Panwaskab Magelang juga memberikan apresiasi berkat kerja keras KPU dan PPK, kemudian juga Panwascam dan Panwaslu Desa sebagai ujung tombak pengawas dan pencermatan dari mulai coklit, penetapan daftar pemilih sementara (DPS), DPSHP, hingga DPT saat ini. “Penetapan ini adalah berkat kerja keras mereka,” tegasnya.

 

“Kami harap dan himbau kepada seluruh panwas tetap semangat untuk menjaga hak pilih masyarakat, karena satu suarapun sangat berpengaruh dalam proses demokrasi ini,” pungkasnya. (bsn)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: