Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Utama » Tolak Tambang Pasir di Sungai Progo, Warga Sambeng Magelang Pilih Jalur Konstitusional

Tolak Tambang Pasir di Sungai Progo, Warga Sambeng Magelang Pilih Jalur Konstitusional

  • calendar_month 0 menit yang lalu

BNews–MAGELANG– Ratusan warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, mendatangi lokasi tambang pasir di Sungai Progo pada Sabtu (21/11/2026). Ini sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas penambangan, yang masuk di wilayah desa setempat.

Perwakilan Humas Gemapelita, Khairul Hamzah, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan agar warga dapat melihat dan merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan.

Meski sempat muncul rencana penutupan akses jalan, warga akhirnya sepakat menempuh cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum.

“Sempat memang niatnya warga mau memortal dan menutup akses jalan. Tetapi kita mencoba lagi untuk negosiasi. Kita ingin buktikan sekali lagi bahwasanya kalau kita melakukan penutupan akses jalan dengan cara portal itu pasti akan melanggar hukum,” ujar Khairul.

“Akhirnya warga sepakat bersabar sejenak dengan cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum. Aksi warga kita arahkan untuk memindahkan spanduk penolakan ke sekitar lokasi akses keluar masuk jalan tambang,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, warga juga melakukan pengukuran kedalaman area tambang.

IKUTI BOROBUDUR NEWS DI GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)

Perwakilan Gemapelita lainnya, Suratman, menyebut, berdasarkan mediasi sebelumnya di Polresta, rekomendasi pengerukan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) hanya membatasi kedalaman hingga dua meter. Namun, temuan di lapangan dinilai melebihi batas rekomendasi tersebut, bahkan diperkirakan mencapai delapan hingga 10 meter.

Terkait lahan warga yang terdampak di luar koordinat izin, ia mencatat setidaknya ada sekitar 15 pemilik lahan hingga batas titik koordinat. Belum termasuk area di atasnya yang mengalami longsoran hingga ke arah Dusun Ngleyoran.

Dia menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah lanjutan dengan mengagendakan pelaporan ke Ombudsman. Berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen, maladministrasi, serta proses verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai belum menyentuh tingkat desa.

“Ini baru dikomunikasikan, kemungkinan besar minggu depan kita akan ke Ombudsman,” ujarnya. (*)

About The Author

  • Penulis: BNews 7

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less