Jateng Siapkan 12 Kawasan Industri Baru, Perizinan Ditargetkan Rampung 30 Hari
- calendar_month 14 menit yang lalu
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
BNews-JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) segera merealisasikan rencana penambahan 12 kawasan industri baru yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Proses perizinan kawasan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu 30 hari.
Sebanyak 12 daerah yang disiapkan untuk pengembangan kawasan industri baru meliputi Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, serta Kota Semarang.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian perizinan tersebut. Langkah ini merupakan respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi agar proses perizinan investasi di wilayahnya berjalan lebih lancar.
“Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua disela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Menurut Todotua, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi. Keberadaan kawasan industri dapat memberikan kepastian lahan sekaligus memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Ia mengakui, persoalan perizinan masih menjadi salah satu kendala klasik dalam investasi. Terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Layanan ini diharapkan mampu mengurai berbagai hambatan, mulai dari perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelasnya.
Jawa Tengah menjadi daerah keempat yang membentuk Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Layanan tersebut berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah.
Selain melayani wilayah Jawa Tengah, Desk Investasi tersebut juga mencakup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur. Fokus penanganannya adalah investasi dengan nilai di atas Rp1 triliun.
Pemprov Jateng Siapkan Kawasan Industri Minimal 50 Hektare
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja.
Pemprov Jateng telah mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai ketentuan tata ruang. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor.
Pengembangan kawasan industri di berbagai daerah diharapkan dapat memperluas pusat pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan investasi di Jawa Tengah.
Selain menyiapkan lahan, Pemprov Jateng juga mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan industri. Beberapa di antaranya pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kesiapan infrastruktur logistik tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang sekaligus menekan biaya operasional industri.
Sejumlah rencana investasi juga tengah dikawal Pemprov Jateng. Di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan groundbreaking pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun. Angka tersebut setara 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.
Investasi tersebut tercatat menyerap 340.334 tenaga kerja dari 82.420 proyek.
Khusus pada Triwulan III 2026, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek.
Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,83 persen secara tahunan.
Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai langkah untuk memperkuat kepastian berusaha sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan 12 kawasan industri baru serta memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Jawa Tengah. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar