Laporan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang Persetujuan RAPBD 2020

BNews—MUNGKID— DPRD Kabupaten Magelang gelar sidang Paripurna bersama Pemkab Magelang jumat kemarin (29/11). Agenda sidang tersebut yakni menyetujui Raperda RAPBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

Dalam sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno. Sementara Pemkab Magelang dihadiri oleh Wakil Bupati Edy Cahyana.

Dalam laporan Badan Anggaran, oleh Ety Nur Faizati disebutkan bahwa pihaknya memberikan beberapa catatan terdapat draft Raperda APBD Kabupaten Magelang. Salah satunya terkait pembangunan Rumah Sakit Merah Putih di Blondo Mungkid.

“Kami berikan catatan terkait Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih yang dirancang sebagai Rumah Sakit Kelas B. RSUD tersebut direncanakan akan launching pada bulan Desember tahun ini,” katanya saat melaporkannya.

“Namun sesuai penjelasan dari Dinas terkait, bahwa sampai saat ini pengoperasian Rumah Sakit Merah Putih masih terkendala banyak hal. Kendala tersebut mulai dari sarana dan prasarana, pemenuhan SDM maupun persyaratan admistrasinya, seperti izin operasional serta Perda Retribusinya,” imbuhnya.

Ety juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan RSUD Merah Putih jauh dari harapan. “Perencanaan pembangunan RSUD selama ini tidak mendasari pada Master Plan namun hanya Block Plan. Sehingga pembangunannya terkesan sepotong-sepotong,” tegasnya.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 ini RSUD Merah Putih yang semula dianggarkan Rp 22 Milliar akhirnya disepakati menjadi Rp 7,5 Milliar. Hal ini guna pemenuhan penyempurnaan pembangunan tahap III.

“Untuk mendukung penyempurnaan pembangunan tahap III pada RSUD Merah Putih yang dianggarkan Rp 7,5 Milliar, melalui Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2020 juga dianggarkan D.E.D.-nya sebesar Rp 500 juta,” paparnya.

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 belum bisa anggarkan pada Tahun Angaran 2020. Hal ini dikarenakan pembahasan Raperda Dana Cadangan Pemilukada belum selesai.

“Dana Cadangan Pilkada yang telah dialokasikan pada Tahun 2020 sebesar Rp 10 Milliar baru bisa diluncurkan kembali pada APBD Perubahan 2020. Hal tersebut sambil menunggu proses Raperdanya selesai,” ungkap Ety.

Kegiatan penyusunan Kajian Pengembangan BUMD ditambah sub kegiatan Kajian Peta Potensi BUMD sebesar Rp 1 Milliar (untuk 5 kajian). Dengan adanya kajian tersebut BUMD yang ada kedepannya diharapkan bisa semakin berkembang, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam meningkatkan pendapatannya.

“Pengadaan Genset pada Dinas Perhubungan yang dimaksudkan untuk mendukung efektivitas pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor bila ada pemadaman listrik di pandang sangat penting, sehingga pengadaan Genset dengan kapasitas 60 KVA tersebut disetujui dengan anggaran sebesar Rp 260.000.000,-,” jelasnya.

Sementara untuk Pembanguan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp 5,5 Milliar didrop dari draf.”Anggaran ini di drop karena tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Hal ini mengingat masih menunggu D.E.D. yang masih dalam proses dianggarkan kembali pada Tahun 2021,” tegas Ety.

Untuk Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Dinas Perindagkop & UKM juga di drop dari drafta pengajuan. Dimana anggaran ini dialokasikan untuk Pengadaan Tanah lahan PKL di Wilayah Bandongan dan Grabag sebesar Rp 2.378.543.000,- .

“Anggaran tersebut di drop dari draf dan akan dikaji ulang pelaksanaannya,” ungkapnya.

Disebutkan juga oleh Ety, Bahwa adanya penambahan pendapatan transfer yang bersumber dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah serta Dana Desa sebesar Rp 89.765.969.000,-.”Anggaran tersebut di pergunakan untuk menutup pengurangan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa),”pungkasnya. (advertorial)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: