PD Asyiyah Kabupaten Magelang Gelar Diskusi Pilkada Demokratis

BNews—MUNGKID— Untuk mewujudukan Pilkada Demokratis, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Magelang menyelenggarakan Diskusi Pilkada di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Magelang pagi tadi (31/3).  Acara ini mengangkat tema Peran Masyarakat Sipil dalam mengawal Pilkada menuju demokrasi subtantif bagi kesehjateraan perempuan dan anak.

 

Hadir sebagai nara sumber diskusi ini yakni Ketua Koalisi Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Magelang (KPPI) Isti Wahyuni,Komisioner  KPU Kabupaten Magelang Reni Pujiastuti, Pimpinan Wilayah Majelis Hukum dan HAM Siti Kasiyati dan Agna Susilo seorang Akademisi. Sebelumnya acara dibuka oleh Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Nasirudin serta Pimpinan Daerah ‘Asyiyah Kabupaten Magelang Nida Ul Khasanah.

 

Dalam wawancaranya bersama Borobudur News, Nida Ul Khasanah menyampaikan bahwa acara ini diikuti sekitar 150 orang undangan terdiri dari Pimpinan Cabang Asyiyah tingkat Kecamatan se Kabupaten Magelang dan perwakilan Ikatan Pemuda Muhammadiyah.

 

“Meskipun ini merupakan organisasi perempuan, namun beberapa perwakilan kaum laki-laki juga kita undang dengan harapan mampu mengsupport gerakan kaum perempuan terkait Pilkada Demokratis ini,” katanya.

 

Sedangkan maksud dan tujuan diskusi ini digelar,Nida menambahkan agar terangkatnya isu-isu perempuan dalam PIlkada mulai dari peran sertanya sekaligus visi misi pasalon juga mengangkat isu perempuan dan anak.” Tidak hanya itu,hal ini juga mendorong kiprah perempuan dalam proses demokrasi dalam politik,  agar keterpihakan kepda perempuan dan anak juga diperhatikan,” imbuhnya.

 

Dengan pembekalan kepada perempuan terkait kebijakan dan tantangan dalam Pilkada Demokratis diharapkan menjadikan kaum perempuan dan anak dalam hal ini pemilih pemula untuk menjadi pemilih cerdas. “Pemilih cerdas ini salah satunya  untuk mengantisipasi praktik money politik yang selama ini menciderai proses Demokrasi di Indonesia,” papar Nida.

 

Nida juga memberikan apresiasi kepada beberapa titik wilayah di Kabupaten Magelang yang telah mendeklarasikan kampung anti money politik. “Seandanya banyak kampung-kampung atau bahkan semua bisa deklarasi dan memegang komitmen anti money politik maka akan mendorong Pilkada yang demokratis subtantif,” tandasnya.

 

Sedangkan Agna Susilo seorang akademisi dari Fakultas Hukum UM Magelang menyampaikan terkait wanita berpolitik sebuah tantangan dan panggilan.

 

“Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat, dan  Demokrasi subtantif yakni demokrasi yang sebenarnya tidak hanya teori namun praktik secara langsung dilapangan khususnya saat moment Pilkada seperti ini,” paparnya.

 

Ketua KPPI Isti Wahyuni menyampaikan bahwa KPPI merupakan perkumpulan perempuan-perempuan dari berbagai partai politik menjadi satu sebagai wadah koordinasi keterwakilan perempuan. “Keterlibatan perempuan di Politik ini diharapkan menjadi corong bagi kaum perempuan dan anak dalam usulan kebijakan dalam pemerintahan,” ujarnya.

 

Sementara salah satu komisioner KPU Kabupaten Magelang Reni Pujiastuti menyampaikan terkait tahapan-tahapan Pilkada 2018, khususnya di Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah. (bsn)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: