Tekan Backlog Hunian, Pemkot Magelang Optimalkan Tiga Pendekatan

BNews–MAGELANG– Persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Magelang. Data sektor perumahan tahun 2025 mencatat sebanyak 3.010 rumah tangga mengalami backlog kepemilikan rumah, sementara 1.437 unit rumah mengalami backlog kelayakan.

Berangkat dari persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menjalankan Program Unggulan “Hunian Nyaman” yang menjadi bagian dari pembangunan daerah periode 2025-2030.

Program ini diwujudkan melalui tiga pendekatan, yakni penyediaan hunian sewa, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan persoalan hunian tidak dapat diselesaikan dengan satu jenis kebijakan. Intervensi pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Bagi warga yang belum memiliki rumah, kebutuhannya berbeda dengan warga yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak. Karena itu, pemerintah hadir dengan solusi yang tepat sasaran,” kata Damar, dalam siaran pers, Selasa (25/8/2026).

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, Handini Rahayu, menambahkan data menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan bentuk intervensi pembangunan perumahan.

“Data menjadi pijakan untuk memetakan persoalan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

IKUTI BOROBUDUR NEWS DI GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Magelang adalah menyediakan hunian sewa bagi warga yang belum mampu memiliki rumah. Saat ini, Kota Magelang memiliki tiga rumah susun dan dua kluster rumah deret sewa.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Bowo Adrianto, mengatakan penyediaan hunian sewa menjadi salah satu solusi atas keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak, terutama di tengah karakter Kota Magelang sebagai wilayah perkotaan dengan lahan terbatas.

“Tidak semua persoalan perumahan harus dijawab dengan pembangunan rumah baru. Hunian sewa menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak dan terjangkau,” katanya.

Selain menyediakan hunian sewa, Pemkot Magelang juga menangani rumah tidak layak huni melalui program peningkatan kualitas RTLH. Bantuan bersumber dari APBD sebesar Rp15 juta per unit, terdiri atas Rp12 juta untuk material dan Rp3 juta untuk upah tukang.

Dalam kurun 2022-2023, sebanyak 1.066 unit RTLH telah ditangani. Pada 2025, pemerintah merencanakan penanganan tambahan 138 unit sehingga target kumulatif penanganan pada periode 2022-2025 mencapai 1.204 unit rumah.

“Penanganan RTLH kami arahkan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan,” ujar Bowo.

Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan rumah baru, Pemkot Magelang menjalankan program Tuku Lemah–Oleh Omah. Melalui skema ini, masyarakat bergotong royong menyediakan lahan, sementara pemerintah memberikan dukungan pembangunan rumah.

Sebanyak 25 penerima bantuan dari komunitas eks penghuni rusun dan rumah khusus mendapatkan rumah di Kampung Sanggrahan Legok, Kelurahan Wates. Pemerintah memberikan dukungan Rp50 juta untuk pembangunan rumah dua lantai tipe 36.

Bowo mengatakan, program tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap kepemilikan hunian.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan gotong royong menjadi bagian penting untuk menghadirkan solusi perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Melalui berbagai skema tersebut, Program Hunian Nyaman diharapkan tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

(*)

About The Author

BNews 7

See author's posts