Bantuan Beras 2025 Dimulai Juni, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 5 Triliun

BNews-NASIONAL- Pemerintah akan segera meluncurkan program bantuan pangan beras 2025 sebagai salah satu upaya stimulus ekonomi nasional. Program ini dirancang untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan penyaluran beras 10 kilogram setiap bulan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/National Food Agency), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai antara Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun, tergantung hasil verifikasi jumlah penerima yang sedang berlangsung.

“Kita tunggu proses verifikasinya, namun paralel Badan Pangan Nasional sedang ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan pangan beras ini. Kurang lebih anggarannya sekitar Rp 4,6 sampai Rp 5 triliun, tergantung nanti penerimanya,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).

Arief mengungkapkan bahwa program ini telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari rangkaian program stimulus ekonomi nasional.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan pangan beras ke wilayah yang paling terdampak kenaikan harga, seperti Papua, Maluku, dan kawasan Indonesia Timur.

“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi; misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” jelas Arief.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Adanya perbedaan jumlah penerima bantuan dibandingkan tahun sebelumnya dijelaskan sebagai bagian dari upaya peningkatan akurasi data penerima. Tahun lalu, jumlah penerima mencapai 22 juta, namun tahun ini masih dalam proses verifikasi.

“Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” terang Arief.

Arief juga menegaskan bahwa program bantuan pangan beras 2025 sejalan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Keduanya berfungsi sebagai intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasar.

“Jadi tidak ada debat apa-apa karena bergantung daerah-daerah yang memang sudah terindikasi. Jadi tidak semua daerah, karena pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani. Terhadap daerah yang masih ada panen, jangan dikasih SPHP. Nanti tidak pas. Nanti bisa-bisa harga petani malah di bawah Rp 6.500,” tutup Arief. (*)

About The Author

Marisa Oktavani

See author's posts