BPS Sebut Kemiskinan Indonesia 8,07%, Kok Bank Dunia Bisa 64,1%? Ini Penjelasannya

BNews—NASIONAL— Perbedaan data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menjadi perhatian masyarakat. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen.

Sementara itu, berdasarkan pengelompokan negara berpenghasilan menengah atas atau Upper-Middle-Income Country, Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan standar US$ 8,30 per orang per hari.

Perbedaan angka tersebut bukan berarti terdapat pertentangan data. BPS menjelaskan bahwa kedua lembaga menggunakan sumber data dasar yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Indonesia, tetapi menerapkan metode dan garis kemiskinan yang berbeda.

Mengapa Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Berbeda?

BPS menjelaskan perbedaan tersebut dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (10/9/2026). Perbedaan terjadi karena BPS dan Bank Dunia mengukur kemiskinan untuk tujuan yang berbeda.

BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kondisi biaya hidup di Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan menentukan jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan serta kebutuhan dasar lainnya.

Kebutuhan tersebut mencakup perumahan, pakaian, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Penghitungan dilakukan di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan pada setiap provinsi.

Angka garis kemiskinan BPS juga diperbarui dua kali dalam setahun untuk menyesuaikan perubahan harga.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS tercatat Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar US$3,60 per hari.

Garis kemiskinan nasional tersebut dirancang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan standar dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Bank Dunia Gunakan Garis Kemiskinan Internasional

Berbeda dengan BPS, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup masyarakat di berbagai negara.

Karena digunakan untuk perbandingan antarnegara, Bank Dunia memerlukan standar yang sama, bukan garis kemiskinan yang secara khusus didasarkan pada harga dan pola konsumsi masing-masing negara.

Bank Dunia menggunakan tiga tolok ukur kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan kelompok pendapatan negara.

Pertama, US$3,00 per hari untuk negara berpendapatan rendah.

Kedua, US$4,20 per hari untuk negara berpendapatan menengah bawah.

Ketiga, US$8,30 per hari untuk negara berpendapatan menengah atas.

Tolok ukur tersebut didasarkan pada garis kemiskinan yang umum digunakan oleh negara-negara dalam masing-masing kelompok pendapatan. Nilainya kemudian disesuaikan agar jumlah uang yang sama dapat membeli kelompok barang yang sebanding di berbagai negara.

Perhitungan Bank Dunia Memperhitungkan Perbedaan Harga

Estimasi kemiskinan Bank Dunia juga memperhitungkan tiga jenis dinamika harga. Pertama, perubahan harga dari waktu ke waktu menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kedua, perbedaan harga antarwilayah, termasuk kabupaten dan kota. Ketiga, perbedaan harga antarnegara dengan menggunakan penyesuaian berbasis Paritas Daya Beli (PDB).

Menurut BPS, perbedaan definisi kemiskinan nasional dan internasional memang dibuat karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda.

Garis kemiskinan nasional ditetapkan pemerintah dan bersifat spesifik sesuai konteks masing-masing negara. Ukuran tersebut digunakan sebagai dasar kebijakan nasional serta untuk memantau kemajuan pengentasan kemiskinan.

Untuk memantau kondisi kemiskinan Indonesia serta merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, ukuran yang ditetapkan BPS dinilai paling relevan.

Kemiskinan Indonesia Turun Menurut BPS

Berdasarkan ukuran BPS, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Sementara untuk gambaran global, estimasi Bank Dunia tahun 2025 menunjukkan 3,7 persen penduduk Indonesia berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Dengan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, sebanyak 15,5 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis tersebut. Sedangkan jika menggunakan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30 per hari, angkanya mencapai 64,1 persen.

Mengapa Angka Kemiskinan Bank Dunia Bisa Mencapai 64,1 Persen?

BPS menjelaskan, perbedaan besar tersebut terutama berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan, bukan menunjukkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tiba-tiba memburuk.

Ketika Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023, Bank Dunia menaikkan ambang batas kemiskinan yang digunakan dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari.

Dengan ambang batas yang lebih tinggi, secara otomatis lebih banyak penduduk yang masuk dalam kelompok di bawah garis tersebut. Namun, kondisi itu tidak berarti mereka menjadi lebih miskin.

Angka US$8,30 juga mencerminkan standar hidup kelompok negara berpendapatan menengah atas yang luas. Kelompok tersebut mencakup negara-negara dengan pendapatan per kapita hingga hampir tiga kali lipat Indonesia.

Karena itu, garis tersebut menetapkan standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan standar kehidupan yang berlaku di Indonesia.

BPS dan Bank Dunia Punya Cara Berbeda Mengukur Perubahan Harga

Perbedaan metode juga terlihat dalam cara BPS dan Bank Dunia memperlakukan perubahan harga dari waktu ke waktu.

BPS menyesuaikan garis kemiskinan berdasarkan perubahan pola konsumsi dan standar hidup masyarakat. Sementara Bank Dunia menerapkan standar internasional yang tetap dan melakukan penyesuaian terhadap inflasi.

Perbedaan metode tersebut membuat kedua ukuran dapat menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang berbeda.

Pada akhirnya, estimasi kemiskinan BPS dan Bank Dunia menggunakan data dasar yang sama, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.

BPS mengukur kemiskinan dalam konteks Indonesia sehingga hasilnya relevan untuk memantau perkembangan kemiskinan dan menjadi dasar kebijakan dalam negeri.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup masyarakat antarnegara.

Dengan demikian, menurut BPS, salah satu ukuran tidak dapat disebut lebih benar dibandingkan yang lainnya. Keduanya memiliki tujuan berbeda dan memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai kondisi serta upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. (*)

About The Author