Fakta Hasil VDK Magelang: Ribuan Keluarga Belum Teraliri Listrik, Pemkab Bergerak Cepat
- calendar_month Sen, 6 Okt 2025
Bupati Magelang Grengseng Pamuji didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno saat memimpin Rakor pemantapan petugas pendataan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) Tahun 2025
BNews—MAGELANG— Usai menyelesaikan program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang kini melangkah ke fase berikutnya. Tahapan ini berfokus pada integrasi seluruh program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memanfaatkan data hasil dari VDK tersebut.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menjelaskan, program VDK lahir dari kesadaran bahwa pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa basis data yang akurat.
“VDK ini awalnya adalah satu kesadaran bahwa pembangunan tidak bisa jika tidak berbasis data,” jelasnya.
Menurut Grengseng, pembangunan di daerah seharusnya mengacu pada data agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Dalam pembangunan itu, perencanaan harus jelas, anggarannya harus jelas, dan dampaknya juga harus jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, tiga hal tersebut hanya dapat dicapai bila data yang digunakan benar-benar valid. Karena itu, sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sahid, program pertama yang dijalankan adalah penguatan data atau satu data daerah.
“Pertama kali saya menjadi bupati itu sempat berpikir, database ini dari mana. Karena saya juga membutuhkan hal ini,” ungkapnya.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Dengan dukungan penuh para ASN di lingkungan Pemkab Magelang, pelaksanaan VDK akhirnya rampung dan dinyatakan final pada 1 Oktober lalu. Kini, Pemkab Magelang memasuki tahap selanjutnya, yakni penyelarasan seluruh program OPD agar selaras dengan hasil VDK.
Minggu depan, Grengseng berencana menggelar rapat terbatas antar OPD untuk memastikan semua program benar-benar berbasis data mikro hasil verifikasi.
“Kami akan kumpulkan semua OPD, cek satu per satu programnya, apakah sudah masuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis data VDK. Dan setelah itu, melalui OPD masing-masing, data ini saya minta untuk diteruskan ke kementerian masing-masing OPD,” terangnya.
Berdasarkan hasil VDK, kini Pemkab Magelang memiliki gambaran konkret tentang kondisi kemiskinan di wilayahnya.
Tercatat masih ada 11.775 keluarga yang belum memiliki rumah, dan 1.102 keluarga tinggal di rumah tidak layak huni. Selain itu, 7.728 keluarga belum teraliri listrik, bahkan 213 keluarga sama sekali belum memiliki sambungan listrik.
Menanggapi persoalan tersebut, Grengseng mengaku telah berkoordinasi dengan PLN dan akan segera menindaklanjuti masalah kelistrikan ini.
“Kita mendapatkan kuota sekitar 2.000 pemasangan listrik baru. Semoga administrasi bisa berjalan lancar, dan saya mohon doanya, agar di akhir tahun ini bisa terpasang semua,” ujarnya.
Langkah Pemerintah Kabupaten Magelang ini juga menarik perhatian nasional. Pada 8 Oktober mendatang, Grengseng dijadwalkan untuk memaparkan hasil VDK di Kementerian Sosial.
“Kita satu-satunya daerah yang berebut anggaran berbasis data. PBI, PBMT, dan PKH semua kita arahkan sesuai hasil verifikasi,” sambungnya.
Bupati Grengseng optimistis, integrasi program berbasis data mikro akan menjadi fondasi jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Magelang.
“Harapannya, lima sampai sepuluh tahun mendatang akan ada pemerataan SDM dan kesejahteraan di Magelang,” pungkasnya. (*/radarmagelang)
About The Author
- Penulis: Borobudur News
Saat ini belum ada komentar