Ini Daftar Pelanggaran ASN di Pilkada Magelang

BNews—MUNGKID— Selama masa kampanye Pilkada Kabupaten Magelang Panwaskab menindak lanjuti sejumlah laporan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Setidaknya ada enam orang aparat yang terlibat kampanye untuk dua paslon.

 

Ketua Panwaskab Magelang M.Habib Shaleh menerangkan bahwa selama ini sudah terdapat beberapa laporan masuk dan sudah kami tindak lanjuti.”Sementara laporan masuk ada 4 laporan temuan ketidak Netralan ASN, yakni satu camat Candimulyo, Dua perangkat desa di Kecamatan Kajoran, dan satu kepala dusun di Kecamatan Dukun,” katanya kepada awak media saat menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Magelang kemarin (14/3)

 

“ Mereka ditemukan ikut kegiatan internal (konsolidasi) salah satu partai pekan kemarin, Mereka juga kedapatan mengenakan seragam partai,” imbuhnya.

 

Untuk yang di Kecamatan Kajoran ASN tersebut yakni  Heri, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan di Desa Banjaragung dan Suko Nugroho, Kaur Keuangan Desa Pandansari. “Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang menemukan ini. Sudah difoto, diklarifikasi, dan kita juga sudah membuat surat rekomendasi,” ungkap Habib.

 

Habib menambahkan, karena kedua orang tersebut adalah perangkat desa maka dasar pemberian rekomendasi adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.”Di dalamnya disebutkan bahwa perangkat desa tidak boleh dilibatkan dalam Pilkada. Sangsi yang diberikan adalah sangsi moral berupa teguran,” paparnya.

 

Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaskab Magelang, Fauzan Rofiqun, menambahkan bahwa temuan seperti di Kajoran juga sama yang terjadi di Kecamatan Dukun.”ASN terkait sudah sudah diundang ke Panwascam masing-masing untuk memberikan keterangan dan klarifikasinya, dan laporan hasilnya dari Panwascam sudah kami terima,” katanya.

 

 

Untuk Sanksi yang diberikan kepada Camat Candimulyo, Fauzan menambahkan surat sudah diberikan oleh Pemkab Magelang berupa teguran moral.”Hal itu juga sesuai dengan rekomendasi yang turun dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN),” imbuhnya.

 

 

“Temuan mereka masih taraf konsolidasi partai, jika diketemukan saat kampante sangsi yang diberikan bukan hanya berupa teguran moral,namun sangsi bisa sedang hingga berat, bisa sampai dilakukan penundaan pangkat,” tandasnya.

 

 

Sementara Ketua Panwascam Mertoyudan, Fatkhul Mujib menambahkan bahwa ada dua ASN yang sempat kami panggil ke Panwascam Mertoyudan hari ini (15/3).”Mereka adalah Kepala Desa Pasuruhan, Atik Hartiningsih dan salah satu perangkat desa Bulurejo, Saryanto,” katanya.

 

“Mereka kita undang ke Panwascam untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran  keterlibatan ASN dalam Pilkada 2018 ini, dan sore tadi sudah selesai kami klarifikasi,” pungkasnya. (bsn)

 

1 Comment
  1. edhie says

    masukan aja buat mas admin. nulis hukuman yg benar pakai “sanksi” bukan ‘sangsi’. kalau ‘sangsi’ artinya ragu-ragu. kalau “sanksi” artinya hukuman. ini portal sangat bagus, jadi kualitas kebahasaan ke depan bisa lebih teliti lagi. makasih ya redaksi bersedia menerima masukan.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: