Kemendikbud Keluarkan Peraturan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi PTN/PTS

BNews–NASIONAL-– Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan keluarkan Peraturan Menteri terkait keringanan uang kuliah tunggal ( UKT). Hal itu diatur dalam regulasi baru yakni Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan dalam peraturan itu, mahasiswa perguruan tinggi negeri ( PTN) di masa pandemi Covid-19 bisa mendapat keringanan. Khususnya mereka yang terdampak finansial akibat wabah virus corona.

“Kami telah mengeluarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020, ini yang menberikan ketentuan hukum yang jelas bagi PTN yang menerima mandat mereka melakukan keringanan UKT. Tentunya sesuai kemampuan ekonomi masing-masing,” katanya pagi tadi (22/6/2020).

Ia mengungkapkan, dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa mahasiswa tidak wajib membayar UKT. Hal itu apabila mahasiswa sedang cuti atau tidak mengambil SKS sama sekali.

” Mahasiswa tidak wajib membayar UKT, jika sedang cuti kuliah atau dia tidak mengambil SKS sama sekali, misal dia hanya menunggu kelulusan ini tidak boleh diwajibkan bayar UKT,” ungkapnya.

Nadiem juga mengatakan, mahasiswa pada masa akhir semester, hanya membayar UKT paling tinggi 50 persen, apabila mengambil SKS kurang dari 6 SKS. “Terutama untuk semester 9 bagi S1 dan semester 7 bagi D3,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, Permendikbud tersebut sudah dikoordinasikan dengan PTN di seluruh Indonesia dan sudah dijalankan. Mereka yang sudah berjalan antara lain di UGM, IPB hingga Universitas Negeri Semarang.

Loading...
DOWNLOAD MUSIK-MUSIK KEREN (KLIK DISINI)

“Kami apresisi kami dengan PTN seperti UGM, IPB, UNY, UNS, dan juga Universitas Negeri Semarang yang sudah ambil langkah untuk relaksasi UKT. Jadi bukan hanya kebijakan tapi ini kita dorong rektor untuk segera melakukan dalam beberapa opsi yang sudah diberikan ini,” ujarnya.

Sementara untuk perguruan tinggi swasta ( PTS), Nadiem mengatakan, Kemendikbud memberikan bantuan sebesar Rp 1 triliun untuk dana UKT.

“Kami bukan hanya memberikan kebijakan, tapi langsung turun tangan dan merelokasikan bantuan Rp 1 triliun, terutama untuk PTS,” ucapnya.

Nadiem mengatakan, bantuan dana UKT diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), di luar 467.000 mahasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

 “Kami bantu sekitar 400.000 mahasiswa yang diluar bidikmisi. Jadi, ini nama-nama tambahan yang terpukul secara ekonomi yang rentan drop out yang kalau terjadi enggak bisa lulus dari angkatan mereka,” pungkasnya. (*/Lubis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: