Jelang Pilkades 2026, Wabup Magelang Minta Kades Publikasikan Seluruh Penggunaan Dana Desa

BNews-MAGELANG – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang mengingatkan para kepala desa agar memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, kepala desa juga diminta lebih peduli terhadap meningkatnya kenakalan remaja hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan desa.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Magelang Sahid saat membuka kegiatan Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa di Ruang Cemerlang, Setda Kabupaten Magelang, Rabu (22/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak.

Wabup Magelang Minta Kepala Desa Kelola Keuangan Secara Transparan

Dalam sambutannya, Sahid mengatakan kondisi pengelolaan keuangan pemerintah saat ini menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk pemerintah desa, untuk bekerja lebih hati-hati, profesional, dan terbuka.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

“Pengelolaan keuangan negara saat ini benar-benar membutuhkan kehati-hatian. Kita harus terbuka dan mampu merangkul seluruh perangkat desa agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sahid mengingatkan, tidak sedikit kasus hukum yang menjerat penyelenggara pemerintahan berawal dari lemahnya komunikasi internal maupun tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik.

Karena itu, ia meminta para kepala desa membangun hubungan yang harmonis dengan perangkat desa sekaligus memastikan seluruh penggunaan anggaran dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti baliho maupun papan informasi proyek.

“Mulai dari sumber anggaran, penggunaannya, hingga pelaksanaannya harus diketahui masyarakat. Transparansi menjadi kunci agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Wabup Soroti Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Obat Terlarang

Selain menyoroti tata kelola keuangan desa, Sahid juga mengingatkan para kepala desa untuk lebih peduli terhadap meningkatnya kenakalan remaja di Kabupaten Magelang.

Ia menyebut fenomena tawuran antarpelajar yang dipamerkan melalui media sosial hingga penyalahgunaan obat-obatan berbahaya mulai merambah ke wilayah pedesaan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah desa karena menyangkut masa depan generasi muda.

“Kita semua harus peduli. Kalau ada yang menjual obat-obatan terlarang atau minuman keras di desa, jangan dibiarkan. Dampaknya sangat luar biasa terhadap anak-anak kita,” tegasnya.

Sahid mengungkapkan, bahkan terdapat kasus di salah satu desa yang selama ini dikenal kondusif, namun ditemukan remaja yang aktif mengikuti kelompok tawuran dan menyimpan senjata tajam.

Ia berharap kepala desa bersama seluruh elemen masyarakat dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan langkah pencegahan sejak dini.

DPRD Magelang Dorong Pengelolaan Keuangan Desa Semakin Akuntabel

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Sholeh, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, pembangunan desa harus berjalan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang agar setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Kami tidak datang untuk menggurui, tetapi berdiskusi bersama. Harapannya, pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel, transparan, dan mampu menjawab harapan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Desa Diminta Rangkul Semua Elemen Masyarakat

Selain aspek tata kelola keuangan, Sholeh juga mengingatkan para kepala desa agar mampu merangkul seluruh elemen masyarakat; termasuk kelompok yang selama ini memiliki perbedaan pandangan terhadap pemerintah desa.

Menurutnya, komunikasi yang baik dengan seluruh unsur masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas dan kondusivitas desa; khususnya menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.

Dengan pengelolaan keuangan yang transparan, pemerintahan desa yang inklusif, serta kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat; diharapkan pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Magelang dapat berlangsung aman, kondusif, dan menghasilkan kepemimpinan desa yang semakin berkualitas. (bsn)

About The Author

BNews 2

See author's posts