KPP Pratama Magelang Blokir dan Sita Rekening Penunggak Pajak

BNews—MAGELANG— Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II melalui Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang melakukan pemblokiran dan penyitaan. Terhadap rekening penunggak pajak dengan inisial N.

Kepala KPP Pratama Magelang Sugiyarto mengungkapkan, pemblokiran ini dilakukan pada dua bank yang ada di Kota Magelang. Wajib pajak tersebut mempunyai utang pajak atas Surat Ketetapan Pajak Tahun 2020 sebesar Rp 16 miliar.

Dia menyebut, total jumlah keseluruhan nilai aset dari rekening yang disita adalah sebesar Rp 2,5 miliar. Pelaksanaan blokir dihadiri Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, 3 orang JSPN, dan 2 orang saksi.

JSPN menunjukkan tugas dan mengungkapkan maksud dan tujuan, dan membuat berita acara.  Setelah pelaksanaan pemblokiran tersebut, JSPN kemudian menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BASP) atas rekening yang diblokir tersebut.

Sugiyarto mengatakan kegiatan pemblokiran yang dilanjutkan dengan penyitaaan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Kantor Pajak. Pasalnya, kegiatan ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pajak bersifat memaksa.

“Kegiatan ini sangat lumrah dilakukan oleh Kantor Pajak, karena DJP mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa,” ungkap Sugiyarto.

Dia menyebut, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan efek kepada wajib pajak lain yang belum patuh maupun yang memiliki tunggakan pajak, agar nantinya dapat lebih patuh secara sukarela.

Download Aplikasi BorobudurNews (Klik Disini)

Tambah dia, wajib pajak dengan inisial N sebelumnya telah diberikan tengat waktu untuk melunasi tunggakan pajaknya dan langkah persuasif lainnya. Namun, setelah diberi waktu sesuai dengan prosedur yang ada, ia belum juga melunasi utang pajak sesuai dengan yang  tercantum dalam SKP.

”Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka akan dilakukan pemindahbukuan. Dari rekening wajib pajak ke kas negara sebagai akhir tindakan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan),” imbuh Sugiyarto/

Dia pun berharap, kegiatan ini dapat mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemblokiran dan penyitaan rekening penunggak pajak ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. (*)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: