Strategi Kota Magelang Tekan Inflasi di Tengah Tekanan Geopolitik Global
- calendar_month 1 menit yang lalu
High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang di kantor Pemkot Magelang, Rabu (22/4/2026). (foto: Prokompim Kota Magelang)
BNews–MAGELANG– Dinamika inflasi daerah tidak terlepas dari tekanan geopolitik global, seperti ketidakpastian rantai pasok serta fluktuasi harga energi dan pangan dunia yang berdampak hingga ke daerah, termasuk di Kota Magelang.
Dalam konteks tersebut, ketergantungan Kota Magelang terhadap pasokan dari luar daerah menjadi semakin rentan terhadap gejolak eksternal. Terutama pada komoditas cabai, bawang, dan daging ayam.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Magelang, Yonas Nusantrawan Bolla menyatakan, Pemerintah Kota Magelang memperkuat kebijakan pengendalian inflasi melalui pendekatan yang lebih adaptif dan terintegrasi.
“Kami intensif menguatkan kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah produsen untuk menjamin suplai komoditas strategis tetap terjaga,” jelas Yonas, pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang di kantor Pemkot Magelang, Rabu (22/4/2026).
Kemudian, penguatan infrastruktur logistik seperti gudang dan cold storage, serta meningkatkan transparansi informasi harga dan pasokan guna menekan spekulasi pasar.
“Langkah lain yang kami tempuh adalah dengan diversifikasi sumber pasokan, serta menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah,” imbuh Yonas.
Ia memaparkan, pada triwulan I 2026, inflasi Kota Magelang tercatat berfluktuasi, dari 2,76 persen pada Januari, naik menjadi 4,45 persen pada Februari, lalu turun ke 3,59 persen pada Maret.
Tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga komoditas pangan, seperti cabai rawit merah yang mencapai rata-rata Rp 57.000 per kilo (per April 2026).
Walau begitu, kondisi pasokan dan distribusi kebutuhan pokok, termasuk BBM dan LPG, terpantau aman dan lancar hingga April 2026. Perbaikan pasokan pada Maret turut menahan laju inflasi.
Wakil Wali Kota Magelang, Sri Harso, menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak lebih progresif dan adaptif.
Kemudian, mengintensifkan gerakan pangan murah, memperkuat pemantauan harga berbasis data, serta mengoptimalkan peran BUMD dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Setiap kebijakan, termasuk penganggaran, harus berdampak nyata dalam menjaga stabilitas harga dan menurunkan tingkat kemiskinan,” tegasnya. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 7
Saat ini belum ada komentar