KPU Magelang Minta Seluruh APK Ilegal Diturunkan

BNews—MUNGKID— Tahapan Kampanye Pilbup Magelang maupun Pilgub Jateng memang sudah berlangsung sejak 15 Februari 2018 dan dijadwalkan hingga tanggal 23 Juni 2018. Namun hingga Maret 2018 belum ada tanda-tanda kampanye dimulai maupun pemasangan Alat Peraga Kampante (APK) resmi sesuai ketentuan KPU Kabupaten Magelang .

 

Terkait beredarnya APK selama ini, Ketua KPU Kabupaten Magelang,Afiffudin meminta Panwaskab Magelang untuk membersihkannya.”Intinya seluruh baliho program pemerintah bergambar paslon dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak atau belum didaftarkan ke KPU tolong ditertibkan,” katanya (2/3).

 

Semua ini sesuai ketentuan PKPU 4 tahun 2017 pasal 29, yakni desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) baik yang difasilitasi KPU maupun dibuat paslon sendiri harus didaftarkan ke KPU termasuk Desain, ukuran dan jumlah APK ini harus sesuai yang telah ditentukan KPU.”Jika APK dan bahan kampanye belum ada persetujuan dari KPU berarti illegal,  Maka Panwas silahkan untuk menurunkannya,” imbuhnya.

 

“Saya ingatkan untuk  paslon dan tim sukses sebaiknya segera mendaftarkan desain APK dan bahan kampanye agar mendapat persetujuan KPU,” tegasnya.

 

Afiffudin menambahkan, bahwa semua APK dan bahan kampanye paslon tunduk pada UU Pilkada, Perbawaslu dan PKPU.”Oleh sebab itu semua APK yang dipasang masyarakat di lahan pribadi juga tetap harus mengikuti aturan yang ada,” paparnya.

 

Berarti masyarakat tidak bisa membuat desain dan ukuran sendiri dengan alasan dicetak sendiri dan dipasang di lahan sendiri. “Sepanjang merupakan APK untuk Pilkada maka harus tunduk pada aturan, Jika melanggar resikonya yang diturunkan Panwas,” ujarnya.

Sedangkan terkait  anggota DPRD yang memasang foto dirinya di dalam APK dan bahan kampanye termasuk kategori melakukan kampanye. “Hal ini Sesuai ketentuan pasal 63 ayat 1 – 5 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 anggota DPRD yang kampanye harus mengajukan ijin cuti,” jelasnya.

Loading...

“Cuti bagi anggota DPRD tersebut diajukan ke pimpinan DPRD kabupaten. Karena cuti maka mereka juga dilarang menggunakan fasilitas negara ketika ikut kampanye,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Fauzan Rofikun mengatakan pihaknya akan kembali melakukan penertiban APK dan baliho program pemerintah bergambar paslon.”Untuk hari ini kami akan bergerak ke wilayah Salam, Ngluwar, Srumbung, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Salaman, Borobudur, Kaliangkrik, Windusari, Kajoran, Tegalrejo, Ngablak dan lainnya,” katanya.

“Kami hanya melaksanakan amanah UU Pilkada, pasal 70 PKPU nomer 4 tahun 2017 dan Perbawaslu. APK di fasilitas umum juga akan kami bersihkan karena bertentangan dengan Perbup 22 tahun 2014,” pungkasnya. (bsn)

1 Comment
  1. pemenang says

    Akhirnya baliho baliho gambar petahana di turunkan. Good job.

    Selama 5 Tahun , para PNS di Kab Magelang tak ada kesejahteraan, tak ada kenaikan tambahan penghasilan padahal biaya kebutuhan hidup naik.

    Semoga ZAROH menang ,sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan PNS. Para PNS kab MAGELANG pasti sangat SETUJU sekali.

    Karena itu Coblos No.2 !

    Semoga ZAROH menang sehingga ada Perubahan yang dahsyat bagi Apratur Birokrasi di Kab Magelang.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: