MANTAP !! Pengadilan Agama Magelang Raih Predikar WBBM Dari Kemenpan RB

BNews-MAGELANG- Aparatur Pengadilan Agama (PA) Magelang patut berbangga dengan keberhasilan PA Magelang. Yakni meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan pembangunan Zona Integritas di PA Magelang ; dan menjadikan PA Magelang sebagai contoh bagi lembaga peradilan lainnya di Indonesia.

Anugerah WBBM ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas.

Penghargaan tersebut diterima Septianah, S.H.I, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Magelang. Acara penyerahan berlangsung di Bali Nusa Dua Convetion Center 6 Desember 2023 lalu.

“Keberhasilan meraih WBBM bukan hanya milik Pengadilan Agama Magelang, namun merupakan keberhasilan; badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memperkuat citra positif sistem peradilan di negara ini,” ungkap Septianah.

Keberhasilan ini, lanjutnya menjadi prestasi gemilang bagi pimpinan dan seluruh aparatur PA Magelang.

“Kedepan aparatur PA Magelang akan tetap berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan di Kota Magelang,” tandasnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Sementara dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB); Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah.

Meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.

“Alhamdulillah menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “baik” ke atas semakin meningkat. Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” ujarnya dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 di Badung, Bali, Rabu (06/12).

Penerima Apresiasi Hasil Evaluasi AKIP, RB, dan ZI 2023

Pemerintah Daerah Predikat AKIP AA

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Predikat AKIP A

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
6. Pemerintah Kota Bandung
7. Pemerintah Kota Madiun
8. Pemerintah Kota Malang
9. Pemerintah Kota Surabaya
10. Pemerintah Kota Yogyakarta
11. Pemerintah Kabupaten Bantul
12. Pemerintah Kabupaten Banyumas
13. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
14. Pemerintah Kabupaten Gresik
15. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
16. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
17. Pemerintah Kabupaten Lamongan
18. Pemerintah Kabupaten Ngawi
19. Pemerintah Kabupaten Situbondo
20. Pemerintah Kabupaten Sleman

Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada Semua Tema

1. Pemerintah Kota Tangerang
2. Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Pemerintah Kota Bogor
4. Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Pemerintah Kota Semarang
6. Pemerintah Kota Kotamobagu
7. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Pemerintah Kabupaten Tapin
9. Pemerintah Kabupaten Klungkung
10. Pemerintah Provinsi Bali
11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Instansi dengan Unit ZI Terbanyak

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian ATR/BPN
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Tentara Nasional Indonesia

Unit Kerja Berpredikat WBBM

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
2. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
12. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
13. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau
14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
15. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, di Jakarta
16. Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
17. Biro SDM POLDA Sumatra Selatan
18. Pengadilan Agama Magelang
19. UPTD Puskesmas Sempu
20. UPTD Puskesmas Manyaran
21. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru
22. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial UPT Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
23. UPTD Rumah Sakit Jiwa (RSJ) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
24. Puksesmas Kwadungan

(*)

About The Author