Organisasi Anti Korupsi “MAKASI” Terbentuk Di Wilayah Salaman Magelang

BNews--MAGELANG– Sebuah organisasi anti korupsi didirikan di Desa Sriwedari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.  Dan deklarasi organisasi tersebut dilakukan di salah satu rumah warga di Dusun Kempon, Senin kemarin (25/10/2021).

Acara deklarasi yang dipandu oleh Rofiq, selaku anggota BPD dari Dusun Kempon – Santan. Dan tercatat melalui daftar absensi, sebanyak 74 warga hadir; dengan didampingi oleh beberapa pengurus BPD Sriwedari, Babinkamtibmas dan Babinsa Sriwedari. Keseluruhan acara masih berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19.

Organisasi tersebut dinamakan MAKASI, singkatan dari Masyarakat Antikorupsi Sriwedari. Pembentukan tersebut didasarkan atas keprihatinan warga adanya temuan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran keuangan desa dari hasil monitoring pihak Kecamatan Salaman beberapa bulan yang lalu.

“Langkah pembentukan MAKASI tidak terlepas dari keprihatinan kami, sekaligus sebagai tindak lanjut dari aksi damai pernyataan pendapat dan tuntutan warga yang kami lakukan pada tanggal 5 Oktober 2021 yang lalu,” Kata Iwan Hamid, selaku koordinator Gerakan Peduli Sriwedari. Seperti rils yang diterima Borobudurnews.com (26/10/2021).

“Karena saat ini apa yang kami aspirasikan telah berada di ranah hukum, maka masyarakat yang peduli terhadap situasi dan kondisi Desa Sriwedari membentuk organisasi yang tepat untuk mengawalnya. MAKASI kami bentuk melalui serangakian pertemuan, dan pada tanggal 20 Oktober kemarin, kami memilih dan menetapkan pengurus. Dan hari ini, organisasi tersebut kami deklarasikan sekaligus melantik pengurusterpilih”, tambah Iwan.

Masih dalam rils yang sama, menanggapi deklarasi tersebut, Suyono, mantan Kades Sriwedari dan mantan anggota DPRD Kabupaten magelang yang sekaligus tokoh masyarakat setempat, memberikan pendapat, “Masuk akal jika masyarakat peduli untuk mengawasi penggunaan keuangan desa. Hal ini didasarkan atas besarnya keuangan yang dikelola saat ini,” katanya.

Suyono mengisahkan, dulu, saat dirinya menjabat kades Sriwedari, pihaknya “njerengnjereng” anggaran dana desa yang hanya 50 juta Rupiah setahun agar dapat memenuhi kebutuhan pemdes.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

“Saat ini, kalau tidak salah, keseluruhan dana yang dikelola desa berdasarkan APBDes Sriwedari, tidak kurang dari 2 milyar rupiah setahun untuk dibelanjakan. Ini jumlah yang sangat besar. Jadi memang perlu ada pengawasan melalui peran serta masyarakat,” imbuhnya.

Senada dengan Suyono, selaku Babinkamtibmas Sriwedari, Bripka Imam Efendi memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum. “berdasar UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab V : Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 Ayat (1) dan (2), sangat dimungkinkan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam mengawasi pembelanjaan anggaran desa.

Dari sisi ini, langkah warga Sriwedari sudah tepat karena itu betul-betul dilindungi undang-undang”. “Kami dari institusi kepolisian mengapresiasi pendirian organisasi masyarakat antikorupsi ini, dan berharap ke depan dapat menjadi bagian dari upaya tindakan pencegahan atas kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di Desa Sriwedari”, imbuhnya.

“Dengan berdirinya organisasi antikorupsi ini, setidaknya memberikan kepada kita sebuah pemahaman, bahwa masyarakat Sriwedari semakin dewasa dalam melihat sebuah permasalahan. Karena tipikor ini adalah ranah hukum yang sangat sensitif, maka penyelesaiannya harus berpacu kepada kaidah-kaidah hukum. Dan langkah ini bisa menjadi model, patut ditiru oleh desa lain”, kata Bripka Imam Efendi. (*)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: