Kasus OTT KPK Cilacap Jadi Pelajaran Bagi Kepala Daerah di Jateng
- calendar_month Ming, 15 Mar 2026
Perihal OTT KPK di Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Sudah Saya Ingatkan Berulang Kali
BNews-JATENG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap.
Luthfi menegaskan bahwa dirinya telah berulang kali mengingatkan pentingnya integritas kepala daerah, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Terlebih sebelumnya juga sudah ada dua kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemprov Jateng melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah memberikan berbagai pengarahan kepada para kepala daerah hingga anggota DPRD di wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan; agar tidak melakukan penyimpangan anggaran serta selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Terkait proses hukum yang saat ini dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menyatakan pihaknya menghormati; langkah yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik, baik bupati; wali kota, wakil kepala daerah, maupun ASN di lingkungan pemerintahan.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa integritas harus tercermin melalui tindakan nyata, yakni tidak melanggar hukum serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan jabatan.
Menurutnya, hal tersebut penting agar sistem birokrasi dapat berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Terlebih saat ini pemerintah daerah tengah bersiap memberikan berbagai layanan kepada masyarakat menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar