Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Utama » Pemkot Magelang Terapkan WFH ASN Tiap Jumat, Pejabat Tinggi dan Layanan Publik Tetap Ngantor

Pemkot Magelang Terapkan WFH ASN Tiap Jumat, Pejabat Tinggi dan Layanan Publik Tetap Ngantor

  • calendar_month Ming, 5 Apr 2026


BNews–MAGELANG– Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, setiap Jumat. Upaya ini sebagai bagian dari transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya efisiensi anggaran.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Larsita mengungkap bahwa kebijakan ini adalah tindak lanjut dari surat edaran Kemendagri serta KemenPAN-RB terkait penyesuaian sistem kerja ASN di daerah.

“Tentu sesuai dengan SE, kita tindaklanjuti. Kita menerapkan WFH seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Kita atur juga siapa saja yang boleh melakukan WFH, seperti organisasi perangkat daerah penunjang yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik,” ungkapnya, Kamis (2/4/2026).

Dia menjelaskan, pejabat struktural seperti eselon II dan III tidak diperkenankan WFH. Selain itu, unit pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan termasuk persampahan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Nantinya, maksimal 30 persen pegawai di unit penunjang yang diperbolehkan WFH, sementara 70 persen lainnya tetap work from office (WFO).

“Untuk memastikan semua kegiatan yang ada di OPD tetap terlaksana dengan baik. Disamping itu, kita juga melakukan beberapa kebijakan untuk efisiensi terkait dengan BBM, air, gas dan lain sebagainya,” jelas dia.

Saat disinggung soal kekhawatiran WFH akan dimanfaatkan sebagai long weekend terselubung, kata Larsita, diantisipasi dengan sistem pengawasan berlapis. ASN yang melaksanakan WFH diwajibkan melakukan absensi sebanyak tiga kali dalam sehari.

“Absen ini untuk memastikan yang bersangkutan tetap bekerja. Pastikan ada pembagian tugas melalui morning meeting, artinya setiap pagi itu pemimpin membagi tugas ke seluruh jajarannya. Selanjutnya hasilnya dilaporkan, termasuk bagi pegawai yang WFH,” katanya.

“WFH bukan libur. Semua tetap bekerja, dipantau, dan tanggung jawabnya melekat pada atasan langsung,” sambungnya.

Larsita menyebut, ASN yang WFH juga bersifat on-call, sehingga sewaktu-waktu dapat dipanggil ke kantor jika dibutuhkan.

IKUTI BOROBUDUR NEWS di GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)

Selain WFH, pemkot juga menyiapkan kebijakan pendukung berupa imbauan penggunaan sepeda bagi ASN dan pelajar, yang rencananya juga dilakukan setiap Jumat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menghemat energi, tetapi juga menekan emisi dan mendorong gaya hidup sehat.

“Kita ada imbauan ke ASN dan pelajar untuk menggunakan sepeda dalam bekerja atau sekolah, tapi tentu melihat kondisi geografis wilayah. Selain itu, ada komunitas sepeda di Magelang kita akan sinergikan sehingga menjadi gerakan bersama. Ada juga batasan perjalanan dinas ASN baik dari sisi jumlah peserta maupun durasi,” imbuhnya.

Kebijakan ini efektif berlaku mulai 1 April 2026, meski implementasi penuh WFH baru akan berjalan pada Jumat pekan berikutnya karena bertepatan dengan hari libur. Dia menegaskan, kebijakan ini masih bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi.

“Jika memang efektif dalam rangka efisiensi dan tidak mengganggu capaian kinerja organisasi, mungkin bisa kita perluas,” pungkasnya. (mta)

About The Author

  • Penulis: BNews 7

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less