Pengadaan Barang Dan Jasa Harus Melalui E-Katalog di Pemkab Magelang, Cegah Korupsi
- calendar_month Sab, 24 Des 2022
Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat diwawancarai usai acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dan Implementasi P3DN di Kabupaten Magelang Tahun 202
BNews–MAGELANG– Pengadaan Barang/Jasa dan Implementasi P3DN di Pemkab Magelang harus melalui E-Katalog. Hal tersebut bukan tanpa alasan harus dilakukan oleh bagian pengadaan barang/jasa.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengingatkan hal tersebut dilakukan dalam pemakaian produk dalam negeri; pengoptimalan Koperasi maupun UMKM, termasuk transparansi proses pengadaan barang dan jasa.
Ia mengingatkan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dan Implementasi P3DN di Kabupaten Magelang Tahun 2022. Yang bertempat di Pendopo Soepardi, Setda Kabupaten Magelang, Jumat (23/12/2022).
“Itu mereka perlu diingatkan terus, dengan demikian target-target dari kami bisa langsung menyentuh daerah maupun Kementerian Lembaga, sehingga peningkatan produk dalam negeri maupun tranparansi pengadaan itu bisa berjalan dengan baik dan efektif,” kata, Hendrar.
Dalam hal ini, Hendrar menargetkan pada tahun 2023, E-Katalog harus ada kenaikan sampai 5 kali lipat transaksi. Ia mengatakan terkait jumlah produk E- Katalog saat ini sudah luar biasa.
“Pak Presiden mentargetkan 1 juta produk tayang tahun ini, tapi kita sudah sampai 2,3 juta. Nah, sekarang yang paling penting adalah transaksinya harus ditingkatkan,” ujarnya.
Artinya, lanjut Hendrar, harus ada keterlibatan Pemerintah Daerah, Kementerian Lembaga untuk mengarahkan semua proses pengadaan barang dan jasa ke E-Katalog, dengan demikian untuk meminimalkan tatap muka.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS KLIK DISINI)
“Ya pasti kalau nggak ketemu orang perorang ya nggak akan ada korupsi di situ,” kata, Hendrar.
Hendrar menyebutkan, jumlah transaksi khusus E-katalog saat ini baru mencapai sekitar Rp 77 triliun, ia berharap bisa mencapai Rp 500 triliun di tahun depan. Untuk produk dalam negeri tahun ini baru terpakai sekitar 78 persen.
“Kami berharap 90 persen proses pengadaan barang dan jasa kedepan ini harus memakai produk dalam negeri, ini yang harus kita kejar termasuk UMKM Koperasi juga harus dilibatkan dan transaksi dari mereka diharapkan bisa mencapai 60 persen di tahun depan,” ungkapnya
Ia menambahkan, dari pengalaman selama kurun waktu tahun 2022 ini sudah ada sekitar 30.000 lebih produk impor yang sudah di freez (dibekukan) karena produk dalam negeri atau subtitusinya juga sudah ada di E-Katalog. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar