Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Dapat Bantuan Iuran Dari Pemerintah

BNews—YOGYAKARTA—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Yogyakarta, Cabang Sleman dan Cabang Magelang gelar sosialisasi tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Terkait besaran iuran peserta BPJS Kesehatan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti, menuturkan adanya Perpres tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. Serta memenuhi aspirasi masyarakat untuk memberikan bantuan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)/Mandiri kelas III.

”Semula besaran iuran peserta PBPU dan BP/Mandiri bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, kelas I sebesar Rp 160 ribu, kelas II Rp 110 ribu, dan kelas III Rp 42 ribu,” tuturnya saat gathering bersama media di Yogyakarta, kemarin (22/6/2020) siang.

Namun pada bulan April, Mei, Juni 2020, kata Hesti, besaran iuran BPJS Kesehatan mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Yakni kelas I sebesar Rp 80 ribu, kelas II Rp 51 ribu, dan kelas III Rp 25.500.

“Kemudian, per 1 Juli nanti, iuran JKN-KIS bagi peserta PBU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150 ribu untuk kelas I, kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III Rp 42 ribu,” kata dia.

Hesti menjelaskan, pemerintah memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III. Meski iuran bulanan menjadi Rp 42 ribu, namun peserta hanya perlu membayar Rp 25.500 saja dan sisanya akan dibayarkan oleh pemerintah.

“Walaupun peserta bayarnya Rp 25.500, BPJS Kesehatan tetap terima Rp 42 ribu. Selisihnya yakni Rp. 16.500 akan dibayar pemerintah melalui Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Loading...

Dalam Perpres itu juga akan ada penyesuaian denda jika peserta terlambat membayar. Per 1 Januari 2021 nanti, besaran denda tak lagi 2,5 persen namun menjadi 5 persen. Meski ada peningkatan, diakuinya, bahwa BPJS Kesehatan tak mencari pendapatan dari denda tersebut.

“JKN tidak cari pendapatan dari denda. Hal ini bertujuan agar peserta disiplin dalam membayar dan kartu peserta selalu aktif,” tandasnya.

Download Musik Keren Disini

Hesti mengatakan pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP/Mandiri kelas III membayar iuran Rp 35 ribu. Sementara pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7 ribu.

”Terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini juga merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi penduduknya. Namun diharapkan masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” pungkasnya. (mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: