Pilkades Madyocondro Secang Diduga Bermasalah : Anak Dibawah Umur Nyoblos

BNews—SECANG— Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di salah satu wilayah Kecamatan Secang meninggalkan polemik. Dimana paska ditemukan pemenangnya, muncul aroma tidak sedap yakni dugaan kecurangan.

Desa Madyocondro Kecamatan Secang tepatnya. Dimana dalam pesta demokrasi tersebut diduga terjadi beberapa kecurangan dalam proses pemungkutan suara.

Salah satu Calon Kades Madyocondro dari empat calon, yakni Hanif mengatakan saat proses pemungutan suara terdapat anak dibawah umur diperbolehkan ikut dalam pemungutan suara. “Ada beberapa kasus lagi yang bukti-bukti kami temukan,” katanya saat mediasi dengan ketua panitia pilkades yang di dampingi oleh perangkat desa, saksi, ormas, serta pihak kepolisian dan TNI, Rabu (27/11).

Dijelaskan olehnya (Hanif) bukti yang ditemukan, pertama anak berumur 16 tahun diperbolehkan menggunakan hak suaranya, anak tersebut masih berstatus pelajar dengan nama Arif Nurohman dan di surat undangan bernama Choirul Aris. Kedua, ada warga desa kabupaten lain diperbolehkan mencoblos dan ibu tersebut diberi uang sebanyak lima puluh ribu oleh salah satu kandidat.

“Saat di datangi untuk konfirmasi, ia mengakuinya dan bersedia untuk menjadi saksi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menambahkan ada 10 warga yang masuk dalam DPT tetapi berhalangan hadir karena kerja di luar, tetapi surat undangan untuk menggunakan hak suara digunakan orang lain. “Nah untuk DPT yang tidak hadir dan hak suara digunakan oleh orang lain itu jelas tidak sah,” paparnya.

Sementara salah satu timses calon, Udin menambahkan bahwa pihaknya sebisa mungkin mencari bukti yang kuat dan akan kita perkarakan. “Untuk sementara kita bersama dengan kandidat lain yang merasa dicurangi, bekerja sama mengumpulkan bukti yang lebih kuat,” tambahnya.

Ketua Panitia pilkades Desa Madyocondro, Risyanto, mengatakan bahwa ia menyarankan untuk menempuh jalur hukum, dan akan menerima jika data-data yang diajukan terbukti benar. “Saya selaku panitia jika memang data-data dan lain sebagainya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kami menerima,” katanya.


“Namun, kalo data-data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, nanti yang memberikan keputusan kan ada lembaga yang berwewenang untuk itu. Jadi kami panitia kan tidak bisa untuk memutuskan bahwa data tersebut salah,” terangnya.

“Jadi semuanya saya minta kepada pihak-pihak yang kurang puas tersebut untuk menempuh jalur hukum, karena tugas panitia sudah saya laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pilkades yang telah diatur oleh kebijakan Bupati,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: