Pinjol Ilegal dan Judi Online Mengintai, Pemprov Jateng Turun Tangan hingga Tingkat Desa

BNews-JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, hingga judi online, sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan formal yang aman dan terpercaya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah.

Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).

“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Luthfi.

Menurutnya, pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan aman untuk mengembangkan usahanya.

“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” ujarnya.

Literasi Keuangan Jadi Benteng Hadapi Pinjol Ilegal dan Judi Online

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks. Selain masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap layanan keuangan formal, perkembangan teknologi digital juga mempermudah akses terhadap pinjaman ilegal maupun judi online.

“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” kata Sumarno usai kegiatan.

Karena itu, edukasi keuangan dinilai perlu dilakukan secara lebih masif hingga ke pelosok desa agar masyarakat memahami cara mengakses layanan keuangan yang legal, aman, dan berada dalam pengawasan regulator.

“OJK sudah menggandeng teman-teman Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengedukasi lebih masif lagi sampai ke pelosok-pelosok desa,” ujarnya.

Fokus TPAKD 2026 Perkuat Pembiayaan Produktif

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa program TPAKD tahun 2026 akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis.

Beberapa di antaranya meliputi penguatan pembiayaan produktif di sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, perluasan digitalisasi layanan keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Hidayat.

Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,89 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61 persen.

Di sisi lain, kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh positif sebesar 2,32 persen. Sementara penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah telah mencapai Rp206,54 triliun.

BI Dukung Perluasan Ekosistem Keuangan Digital

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, menegaskan komitmen BI dalam mendukung penguatan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan melalui; perluasan sistem pembayaran digital.

Menurutnya, pengembangan layanan seperti QRIS dan BI-FAST akan terus diperluas guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan modern.

“Kami akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov dan OJK untuk meningkatkan akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Program TPAKD Jateng Tunjukkan Hasil Positif

Berbagai program yang dijalankan TPAKD Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup signifikan.

Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) misalnya, telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui lebih dari 4.000 kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

Sementara itu, Program Ayo Jateng Menabung berhasil mencatatkan 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun.

Di sektor pembiayaan masyarakat, Program Kredit Melawan Rentenir memiliki outstanding sebesar Rp1,45 triliun; yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 75 ribu debitur.

Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah mencapai Rp48,73 triliun; yang telah diberikan kepada lebih dari 1,17 juta debitur.

Melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa, Pemprov Jawa Tengah berharap masyarakat semakin terlindungi dari; praktik keuangan ilegal sekaligus memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

About The Author