PNS Dengan Nomor Induk Pegawai 1, Ternyata ini Orangnya

BNews–NASIONAL– Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia pasti memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Dimana angka-angka di NIP tersebut pasti berbeda-beda antara PNS satu dengan lainnya.

Dan tahukah kalian pemilik NIP 01. Yang bisa diartikan menjadi PNS pertama kali di Indonesia yang memiliki NIP.

Saat itu usia kemerdekaan Indonesia telah mencapai 28 tahun. Pemerintah tengah berusaha memulihkan ekonomi.

Salah satu pemulihannya adalah pendataan para abdi negara atau para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana saat ini kerap disebut sepagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Satu sisi ini urusan penting bagi sebagian masyarakat yang sudah mengabdikan diri mereka kepada pemerintah. Setidaknya, pemerintah memberikan suatu jaminan kepada mereka yang sudah mengurusi segala hal kecil dan administrasi pemerintah dan negara.

“Kenapa penting, pensiun itu diatur di Undang-Undang 1969,’’ kata Aris Windiyanto, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), awal Juli 2020 lalu dikutip GNFI.

Dasar undang-undang tersebut memang tertulis jelas, yaitu:

Bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 tahun 1961.

Per Januari 2020, jumlah PNS—atau ASN—yang tercatat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, mencapai 4.286.918 orang.

Lalu, siapa yang menjadi PNS pertama di Indonesia?

Setelah ditelusuri, orang dengan nomor urut 1 sebagai PNS di Indonesia ternyata adalah Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) 010000001.

Hal ini tertuang dalam Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang diterbitkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta, 1 Desember 1974. Yang ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu, yaitu A.E. Manihuruk.

Itu artinya secara administrasi, pemegang tahta Keraton Yogykartaka pada 1940-1988 itulah yang menjadi PNS pertama di Indonesia.

Sri Sultan HB IX sebenarnya sudah bertahta pada tahun 1940. Kala itu belum ada negara Indonesia, yang ada adalah Hindia Belanda. Pada masa itu, Keraton Yogyakarta juga tidak luput menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan kolonial Belanda.

Lalu apa alasan Sri Sultan HB IX dinobatkan menjadi PNS pertama di Indonesia?

Bagaimana para nasib abdi negara yang sebelumnya sudah bekerja meski di bawah pemerintahan Belanda? Apakah mereka turut ikut dianggap menjadi PNS di bawah pemerintahan Republik Indonesia?

Teknis Penomoran NIP di Indonesia

Penomoran 010000001 milik Sri Sultan HB IX ini ternyata memiliki arti dan kode tersendiri.

“Jadi, dulu pembagian NIP itu berdasarkan kode instansi. Dulu ada 9 digit, 2 digit pertama merupakan kode instansi. Kalau Sultan (HB IX) itu 01, itu berarti (dari instansi) Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama BKN, Paryono, kdikutip GNFI lagi.

Di sisi lain, penemuan salinan NIP milik Sri Sultan HB IX itu terjadi pada 1974.

“Pada tahun itu dilakukan pendaftaran ulang pegawai negeri sipil (PUPNS), yang dilakukan untuk seluruh pegawai negeri, baik pegawai negeri pusat, pegawai negeri daerah, maupun ada beberapa daerah otonom dan sebagainya,” kata Aris.

Aris sendiri mengaku bahwa pihaknya perlu mengkaji ulang terkait penomoran pertama yang ditentukan dan diberikan kepada Sri Sultan HB IX.

“Karena pasti penetapan NIP itu dari [proses] pendaftaran ulang. Jadi kalau hitam putihnya, secara detilnya, saya belum dapat. Tapi itu yang kita pegang, [berdasarkan] pendaftaran ulang tahun 1974,’’ pungkasnya.

Dari proses PUPNS tersebut pada akhirnya berlanjut hingga sekarang. Meski pada perjalanannya, tepatnya pada Oktober 2008 terjadi perubahan lagi pada penetapan NIP.

“Konversi yang tadinya 9 digit, kemudian pada 2008 itu mulai ditetapkan jadi 18 digit,’’ ungkap Kepala Seksi Pengadaan Non-Kementerian BKN, Maryono, kepada GNFI (1/7).

“Tapi bagi yang sudah pensiun tidak di konversi,” tambahnya.

Untuk diketahui, penomoran 18 digit itu juga terdapat kode dan arti tersendiri.

8 digit pertama adalah tahun, bulan, dan tanggal lahir pegawai.

6 digit selanjutnya adalah tahun dan bulan masuk pegawai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1 digit selanjutnya kode jenis kelamin. Jika laki-laki menggunakan angka 1, maka perempuan menggunakan angka 2.

3 digit terakhir merupakan indeks urutan.

Sejak 2008 tidak ada lagi digit sebagai kode instansi seperti yang tercantum pada NIP Sri Sultan HB IX. (*/Lubis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: