IKLAN PARTAI HUT DEMOKRAT

Sopir Truk Bukan Wajib Pajak Pasir Merapi

BNews—MUNGKID—Forum Masyarakat (Formas) Kabupaten Magelang mendorong DPRD Kabupaten Magelang segera membentuk panitia khusus pungutan pajak bukan logam. Alasannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari pajak daerah dari batuan bukan logam namun dasar hukum atas pengenaan pajaknya tidak jelas.

”Fenomena ini tentunya sangat merugikan para sopir truk,” kata Sekjen Formas, Ichsani.

Sebelumnya, tanggal 14 Agustus 2019, paguyuban sopir truk Magelang diterima DPRD Kabupaten Magelang untuk melakukan audiensi. Di waktu bersamaan, BPPKAD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang dinilai tidak mampu menjelaskan dasar secara pasti atas pengenaan pajak batuan bukan logam kepada perwakilan sopir truk.

”Dari permasalahan pajak, kami memohon agar DPRD Kabupaten Magelang membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang menangani masalah pungutan pajak bukan logam oleh Pemkab Magelang,” ucapnya.

Melalui permasalahan pajak bukan logam, pihaknya juga berharap dapat menjadikan pintu awal bagi Pemkab Magelang membenahi permasalahan dan carut marut pertambangan bukan logam di Kabupaten Magelang. Sampai saat ini, sebagian sopir angkutan pasir dan batu tetap tidak membayar pajak bukan logam yang dipungut oleh Pemkab Magelang karena sopir bukan wajib pajak.

”Sehingga perilaku sopir bukan merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas dia. (han)

Loading...
Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: