Tak Adil, Penambang Manual Diburu Alat Berat Dipermudah

BNews– MAGELANG— Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah sepertinya tepat menggambarkan nasib para penambang manual Gunung Merapi di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Bagaimana tidak, meski permohonan ijin sudah diajukan cukup lama, namun tak kunjung diterbitkan sementara mereka terus ditertibkan oleh petugas.
        Kondisi ini berlawanan dengan dipermudahnya ijin 15 pengusaha alat berat yang prosesnya hampir rampung. Mereka juga diberi wilayah penambangan yang lebih luas.
        Terakhir, tim gabungan dari Polres Magelang, Satpol PP, Kecamatan Dukun menutup penambangan manual di Dusun Balong Desa Wates Kecamatan Dukun. Akibatnya, para penambang manual yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kini mengangur.
        Kapolsek Dukun Iptu Sujarwanto mengatakan penutupan penambangan ini dikarenakan aktivitas mereka ilegal. Penambang beraktivitas di bibir Kali Blongkeng. ”Tidak ada ijin,” katanya.
       Selain itu, dia mengatakan masyarakat setempat banyak yang mengaku terganggu aktivitas penambangan tersebut. ”Ada banyak yang komplain karena terganggu,” jelas dia.
        Untuk itu, pihaknya langsung melakukan penutupan lokasi penambangan tersebut. Supaya jera, pihaknya juga memasang garis polisi di lokasi penambangan.
       Kondisi ini tentu, membuat  para penambang manual semakin terpojok. ”Kami bekerja hanya untuk mencari nafkah hari itu juga, dan tidak untuk memperkaya diri sendiri,” kata Ketua Paguyuban Penambang Manual Punokawan, Fatchul Mujib, kemarin.
        Penutupan penambangan manual tersebut, kata dia semakin mengindikasikan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat kecil. ”Punokawan sebagai wadah bagi para penambang manual sudah mengupayakan agar penambangan manual mendapatkan ijin, usaha tesebut sudah di lakukan sejak bulan September 2014, janji pemerintah untuk segera menerbitkan ijin tidak di tepati,” katanya.
        Menurutnya, ijin mereka sempat ditolak oleh pemerintah karena menilai lokasi yang dijaukan untuk menambang adalah wilayah untuk alat berat. ”Demi mencari nafkah yang halal kita mengajukan ijin kembali namun tetap saja belum mendapatkan jawaban yang pasti,” katanya.
       Dia mengaku para penambang sebenarnya ingin bekerja sesuai dengan aturan. Termasuk mengajukan perijinan. ”Kita sebagai warga kecil itu takut jika dihukum jadi kita kooperatif untuk mengajukan ijin tapi pemerintah tidak memperhatikannya,” tambah Fatchul.
       Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pengecekan soal perijinan yang diajukan. ”Kami cek ke perijinan namun menurut staff berkas sudah di kirim ke ESDM propinsi (Jawa tengah), kami cek ESDM propinsi katanya berkas sudah di kirim ke Balai ESDM Solo, kami cek ke Balai Solo katanya berkas belum sampai,” terang dia. (ie)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: